Oleh : Ambassador Freddy Numberi (Sesepuh Masyarakat Papua )

 

Bung Karno mengatakan: “Bangsa Indonesia di masa depan harus bersatu dalam realitas yang berbeda, baik ras, suku dan agama, justru akan menumbuhkan gairah nasionalisme atas nama bangsa dan negara.”[1]

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang menjadi bulan-bulanan akibat peristiwa pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua. Indonesia sedang terperangkap dalam gerakan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) nan tak kunjung padam di Tanah Papua sejak awal kembalinya Papua ke Ibu Pertiwi Indonesia, 1 Mei 1963.

Tradisi resistensi orang asli Papua (OAP) yang ingin memisahkan diri dari rumahnya bernama NKRI dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sejarah masa lalu yang saling tumpang tindih. Tanah Papua secara historis merupakan bagian dari Hindia Belanda (Nederlands Indië) yang ditetapkan oleh Gubernur Jendral L.P.J. Burggraaf du Bus de Gisignes, yang berkedudukan di Batavia (Jakarta), saat pertama kali Belanda “menjejakkan kakinya” di Tanah Papua tanggal 24 Agustus 1828. Tepatnya di Lobo, Teluk Triton, daerah Kaimana lalu mendirikan benteng (fort) yang dinamakan “Fort de Buis” sebagai tanda “de facto” dimulainya pendudukan Belanda terhadap Tanah Papua dan dimasukkan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda.[2]

Pada saat bersamaan secara “de jure´kerajaan Belanda mengeluarkan pernyataan tertulis berupa “Proclamatie” perihal Tanah Papua (Nieuw Guinea) sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda dan ditandatangani atas nama Raja Belanda Willem I, Prins van Oranje Nassau/Groot Hertog van Luxemburg. Teks ‘Proclamatie[3] yang asli adalah tulisan tangan dan ditandatangani oleh Komisaris Arnoldus Johannes van Delden atas perintah Gubernur Maluku yang berkedudukan di Ambon. Kemudian Hindia Belanda inilah yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno – Hatta dan bernama Indonesia (de facto). Kontribusi sejarah ini perlu dipahami dan tidak boleh diabaikan oleh setiap orang yang lahir dibumi Nusantara ini.

Indonesia yang baru dimerdekakan memiliki wilayah bekas jajahan Hindia Belanda (Nederlands Indië) mulai dari Timur, Papua (Merauke) sampe Barat, Aceh (Sabang).

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara formal (de jure) melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag.

 

 

 

Papua dimasukkan dalam naskah KMB tersebut dengan catatan “status quo” dan tetap berada dibawah kekuasaan Belanda. Setelah KMB, Ratu Belanda justru menerbitkan “Besluit Bewindsregeling Nieuw Guinea” yang mengatur tata pemerintahan beserta aparatur birokrasi bagi Papua dengan wewenang, peran, juga fungsinya. Papua mulai dipimpin oleh seorang Gubernur, yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Residen (Bupati) dan berlaku sejak 1 Juni 1950, langsung dibawah kendali Ratu Belanda sebagai salah satu Provinsi Kerajaan Belanda di seberang lautan dengan sebutan Nederlands Nieuw Guinea (Guinea Baru Belanda).[4]

Mengapa saat itu Belanda tidak langsung menyerahkan Papua, tetapi malah mengulur-ulur waktu? Hal ini kemudian terungkap, bahwa selama tahun 1900-1930, Belanda pernah melakukan 430 ekspedisi untuk mengetahui kekayaan alam apa saja yang dimiliki Tanah Papua.[5] Belanda akhirnya mengetahui bahwa Tanah Papua ini sangat kaya raya akan sumberdaya alamnya.

Salah satu ekspedisi Belanda yaitu ekspedisi Colijn pada bulan November 1936 bersama Jean Jaques Dozy dan pilot Frits J. Wissel yang ditugaskan untuk meneliti potensi pertambangan di pegunungan tengah Papua tepatnya di Mimika. Disitulah Dozy terbelalak menyaksikan hamparan bijih tembaga yang berserakan diatas permukaan tanah yang kemudian diberi nama Ertsberg (Gunung Bijih). Di kemudian hari Ertsberg menjadi basis pertambangan tembaga, emas, dan perak berskala dunia yang dikelola oleh Freeport McMoran Copper and Gold Inc. melalui Kontrak Karya I (KK-I) yang ditandatangani antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) tanggal 7 April 1967 dengan luas area 10.000 ha.

Awalnya Tanah Papua hanya digunakan Belanda sebagai tempat pembuangan para aktivis politik Indonesia yang menentang Belanda, yaitu dengan memenjarakannya di Boven Digoel/Tanah Merah, salah satunya adalah Mohammad Hatta pada tanggal 16 November 1934. Penjara ini adalah tempat maut, karena terletak di pedalaman Merauke yang disebelah utara letaknya dibatasi oleh pegunungan tinggi, sedangkan di sebelah selatan dihadang oleh suku Asmat dan Marind yang gemar berperang serta merupakan suku kanibal yang paling ditakuti di daerah selatan Papua.

Meskipun dalam KMB Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, namun Papua masih tetap dibawah kekuasaan Belanda dengan alasan Tanah Papua memiliki karakteristik sosio-kultural dan geografis yang berbeda dari Indonesia, serta Tanah Papua akan diberikan “status tersendiri ataupun pada saatnya nanti bisa menentukan nasibnya sendiri.”

Belanda lupa bahwa “Proclamatie” yang ditandatangani atas nama Raja Belanda tanggal 24 Agustus 1828 bahwa Tanah Papua adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda yang kemudian merdeka dan bernama Indonesia. Disini tercermin “licik”nya Belanda karena ingin bercokol di Papua sebagai salah satu provinsi kerajaan Belanda di seberang lautan, selain Suriname, Curacao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten dan lain-lain.

 

 

Sepanjang tahun 1950-an, Presiden Soekarno mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Belanda ditekan untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia, namun tidak berhasil. Setelah usahanya gagal di PBB, pada tahun 1957, Bung Karno mengambil tindakan represif yaitu dengan mengusir pulang warganegara Belanda serta perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Berikutnya pada tahun 1961, Bung Karno kembali mengusir Belanda secara paksa dengan menerjunkan pasukan payung di beberapa tempat di Papua. Hal ini memiliki dampak politis yang luar biasa. Dengan tekanan yang juga dilakukan pemerintah AS, Belanda akhirnya menyerahkan Papua kepada PBB melalui New York Agreement 15 Agustus 1962, kemudian pada 1 Mei 1963, PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) menyerahkan “anak yang hilang” Papua kembali ke rumahnya yang bernama NKRI. Melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang diwakili 1.022 orang, Papua dikukuhkan sebagai bagian dari NKRI dan kemudian disahkan pada 19 November 1969 dalam Sidang Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) meskipun hanya “taken note.”

Suatu perjalanan panjang yang sangat melelahkan dan berdarah-darah sejak 24 Agustus 1828 hingga 19 November 1969 dimana si “anak yang hilang” Papua ikut jatuh bangun dalam genggaman Belanda, AS, PBB, dan akhirnya kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, masuk dalam rumahnya yang bernama NKRI.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu sejak 1 Mei 1963, sang Ibu Pertiwi tidak bisa merawat sang “anak yang hilang dengan penuh kasih sayang”, bahkan Papua banyak diterpa kekerasan akibat politik “divide et impera” Belanda yang meninggalkan “bom waktu” yang seolah-olah Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961. Wilayah yang menurut ketetapan Belanda sebagai provinsi seberang lautan ini, diperbolehkan memiliki “land vlag” (bendera kebangsaan) “Bintang Kejora” serta diperbolehkan juga memiliki “volks lied” (lagu kebangsaan) yaitu “Hai Tanahku Papua” juga sebutan “Bangsa Papua” bagi rakyat yang mendiami provinsi tersebut.

Secara tidak langsung Belanda memberlakukan “One Nation Two System” (Satu Negara Dua Sistem). Buktinya Papua boleh memiliki mata uang sendiri, yang awalnya disebut “Nieuw Guinea Gulden” sejak tahun 1950 dengan gambar Ratu Wilhelmina, kemudian pada tahun 1954, nomenklaturnya dirubah menjadi “Nederland Neiuw-Guinea Gulden”.

 

Nomenklatur ini tentunya memiliki makna tersendiri, sejak 1954 Belanda ingin menunjukkan bahwa Nieuw Guinea adalah koloni Belanda, oleh karena itu mata uangnya disebut “Nederlands Nieuw-Guinea Gulden”. Dengan demikian, Papua tetap di bawah kendali Belanda sebagai koloninya dalam “One Nation Two System.

Sama seperti Hongkong dan Taiwan yang berada di bawah kekuasaan RRT. (Under the principle, each of the two regions could continue to have its own governmental system, legal, economic and financial affairs, including trade relations with foreign countries, but under control of China.) Berdasarkan prinsip tersebut, masing-masing dari dua wilayah dapat terus memiliki sistem pemerintahan sendiri, hukum, ekonomi dan keuangan, termasuk hubungan perdagangan dengan negara-negara asing, tetapi di bawah kendali China.

Gubernur Nederlands Nieuw Guinea, Pieter J. Platteel, sesuai ketetapan Gubernur Nomor 68 Tahun 1961, tanggal 18 November 1961, menyebarkan edaran agar bendera yang menjadi simbol kultur orang Papua yang mendiami koloni ini boleh dikibarkan secara serentak pada tanggal 1 Desember 1961. Belanda masih terus berupaya untuk tetap mempertahankan Papua dengan status “provinsi seberang lautan” di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda.

Preiden Soekarno merasa dikhianati, karena Belanda tidak menepati perjanjian KMB 27 Desember 1949. Hal inilah yang kemudian membuat Presiden Soekarno “berang” dan merespon taktik-taktik Belanda tersebut dengan mengobarkan Tri Komando Rakyat (Trikora), pada tanggal 19 Desember 1961. Isinya: 1. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda; 2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat; 3. Bersiap untuk mobilisasi umum. Dengan pernyataan Soekarno ini maka status Papua yang awalnya sebagai provinsi di bawah Kerajaan Belanda, statusnya dinaikkan menjadi “Negara Papua.” Padahal UU No. 22 Tahun 1948 menetapkan Irian Barat sebagai provinsi dan ibu kotanya berkedudukan sementara di Soasiu, Pulau Tidore, bukan sebagai “Negara Papua”.

Persepsi awal tentang Provinsi Papua yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi “Negara Papua” ternyata dalam perjalanan waktu 50-an tahun lebih, menjadi malapetaka dan bencana bagi masyrakat Papua. Papua telah menjadi korban sejarah yang dimanipulasi oleh Belanda, AS, dan PBB. Ironisnya, pihak Indonesia menerima dan mengakuinya sebagai suatu politik Belanda yang harus dihadapi dengan kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa persepsi “Negara Papua” yang berhasil dibuat oleh Belanda, AS, dan PBB membuat pemerintah Indonesia terperangkap di dalamnya sampai dengan saat ini.

Tanah Papua dalam tahun-tahun berikutnya masuk dalam Daerah Operasi Militer (DOM) mulai dari tahun 1961. Pada tahun 1977 operasi militer yang digelar lebih gencar lagi hingga 1998. Pada akhirnya, Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan (saat itu) mencabut status DOM dari wilayah Tanah Papua tahun 1998 setelah selama 37 tahun “si anak yang hilang” berada dalam status DOM.

Hingga kini, pemerintah Indonesia selalu melihat rakyat Papua sebagai “musuh”, karena “Negara Papua” memiliki bendera dan lagu yang harus di basmi. Padahal, sebagai provinsi yang sama dengan provinsi lainnya di Indonesia, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 maupun UU Otsus No. 21 Tahun 2001, diizinkan memiliki lambang-lambang daerah, sebagai bagian dari kebhinekaan Indonesia Raya, yang menggambarkan kultur daerah masyarakat adat Papua dalam bingkai rumahnya yang bernama NKRI.

 

 

 

 

 

Dengan pemahaman seperti itu, diharapkan bahwa masalah bendera “Bintang Kejora” dan lagu “Hai Tanahku Papua” sebagai simbol kultural masyarakat adat Papua perlu mendapat pertimbangan untuk dapat digunakan secara resmi dalam rangka mengobati luka-luka yang dalam sebagai suatu ingatan kolektif penderitaan masa lalu (Memoria Passionis). Diharapkan pemahaman ini adalah solusi komperhensif yang permanen dan tuntas, sehingga masyarakat Papua tidak menjadi korban akibat bendera dan lagu tersebut di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan amanat UU Otsus pasal 1, butir H, dan diharapkan menjadi peta jalan yang langgeng dalam merajut Papua Tanah Damai, Adil dan Sejahtera sesuai amanat Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2015 di Jayapura.

Mikhail Gorbachev, Sang Tokoh Glasnost (Keterbukaan) dan Perestroika (Perubahan) Rusia, serta peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1990, dalam bukunya “The Road We Travelled – The  Challenges We Face” mengatakan ”Peace is not unity in similarity but unity in diversity, in the comparison and conciliation of differences. And, ideally, peace means the absence of violence.

Selama Merah Putih masih berdiri tegak dan berkibar dengan gagah berani di Tanah Damai Papua maupun Tanah Rencong Aceh, tidak ada salahnya jika mereka diperbolehkan untuk memiliki lagu dan bendera yang sesuai dengan kultur daerahnya, selama dalam dirinya tetap mengalir darah Merah Putih Sejati dalam rumahnya yang bernama NKRI.    Semoga!!!

 

[1] Sulaiman Effendi, Kiprah dan Pemikiran Politik Tokoh-Tokoh Bangsa, 2014 : hal. 171

[2] Freddy Numberi, Quo Vadis Papua, 2013 : hal. 29

[3] Ibid, hal. 523

[4] Ibid, hal. 469

[5] George A. Mealey, Grasberg, 1996 : hal. 46