“Kami minta segera menghentikan KLB KAPP yang sedang dilaksankan dan jika peringatan ini tidak diindahkan, maka sebagai Ketua Umum KAPP yang sah akan mengambil langkah hukum untuk melindungi KAPP sendiri,” ujar Ketua Umum BPP KAPP Pusat, Merry Costavina Yoweni, didampingi para pengurus, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (12/12/2018). (Berti Pahabol / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Umum BPP KAPP Pusat, Mery C. Yoweni, mengatakan penyelenggaraan Konferensi Luar Biasa (KLB) KAPP versi tim tujuh dinyatakan illegal dan cacat hukum karena tidak memilik legalitas yang sah.

“Kami minta segera menghentikan KLB KAPP yang sedang dilaksankan dan jika peringatan ini tidak diindahkan,  maka sebagai Ketua Umum KAPP yang sah akan mengambil langkah hukum untuk melindungi KAPP sendiri,” ujar  Ketua Umum BPP KAPP Pusat, Merry Costavina Yoweni,  kepada wartawan di Jayapura, Rabu (12/12/2018).

Menurut Merry, proses KLB KAPP ini tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) sehingga harus dihentikan. “Perserta KLB tidak memenuhi forum hanya di hadiri 7 Ketua KAPP daerah dari 42 anggota KAPP daerah ini yang membuat simpang siur informasi,” ujarnya.

Dikatakan, bahwa  banyak peserta yang bingung karena peserta yang hadir dalam KLB yang 7 orang Ketua KAPP daerah.

“Banyak teman – teman yang telepon tanya saya kenapa tidak ikut KLB dan saya sampaikan bahwa KLB itu illegal dan mereka tidak jadi ikut,” jelasnya.

Salah satu alasan pelaksanaan Konferensi Luar Biasa Kamar Adat Pengusaha Papua,  karena kelompok pengusaha adat Papua yang dinamakan tim 7 di provokasi oleh pihak lain, karena sudah tidak mendapatkan dana hibah lagi di tahun anggaran 2018.

“Jadi, kita tidak bisa berikan hibah lebih dari sekali kepada seseorang sesuai dengan Permendagri nomor 14 dimana yang membuat tim tujuh, mereka ini sudah mendapat dana hibah di tahun anggaran 2016 – 2017 dan mau lagi  untuk tahun 2018, tidak mungkin kita berikan lagi,” ujarnya.

Sementara pihak ketiga yang memprofokasi tim 7 ini bukan anggota KAPP, sehingga kami nyatakan KLB KAPP cacat hukum. “Ada pihak lain dalam KAPP sendiri yang kami perbantukan mereka lihat ini sebagai kesempatan mereka komporin jadilah situsi seperti sekarang,” kata Mery.

Tujuh ketua KAPP daerah yang menghadiri KLB berasal dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Intan Jaya, Puncak, Biak, Kabupaten Jayapura dan mereka menunjuk Maikel Jikwa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketuam III BPP KAPP Pusat.

Sekretaris Umum Asosiasi Nelayan Republik Indonesia Provinsi Papua, Oktovianus Aronggear, mewakili seluruh asosiasi mengatakan kepengurusan BPP KAPP Pusaat yang sah itu di bawah pimpinan Merry Yoweni.

“Kami asosiasi tahu bahwa ketua Umum BPP KAPP sah adalah ibu Mery Yoweni dan menolak dengan tegas KLB yang dilaksanakan orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan ini illegal karena tidak sesuai dengan AD/RT BPP KAPP Pusat,” kata Oktovianus.

Menurut Oktovianus, proses KLB dilaksanakan bila Ketua umum berhalangan tetap atau tersandung kasus hukum. “SK Ketua Umum BPP KAPP Pusat itu sah dan ditanda tangani Gubernur Papua Lukas Enembe dan pelaksanaan KLB dinyatakan Ilegal,” tandasnya. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here