Inilah Resolusi Maranatha 2018 : Sikapi Masalah HAM Papua, Pelanggaran Hak Sipil dan Hak Ekonomi serta Masalah Tanah dan Hutan

117

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Menjelang hari HAM [Hak Asasi Manusia) internasional, kami dari perwakilan dan pemimpin masyarakat adat Papua, organisasi masyarakat sipil dan agama, telah berdiskusi dan membahas situasi masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM, baik korban pelanggaran hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya, serta permasalahan tanah dan hutan, Pernyatan resolusi disampaikan di Jayapura, Sabtu, 8 Desember 2018.

 

 

Saat ini, masyarakat adat (laki-laki dan perempuan] dan wilayah adat kami sedang terancam dan mengalami tekanan oleh kebijakan dan proyek proyek pembangunan skala besar, yang hendak dan telah berlangsung di Tanah Adat kami, seperti usaha pembalakan kayu, usaha perkebunan dan usaha pertambangan, untuk tujuan komersial.

 

Kami merasakan dampak, kerugian dan kesusahan hidup dikarenakan aktiftas eksploitasi hasil hutan, penggusuran kawasan hutan dan ekstraksi hasil tambang, seperti hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat, kehilangan hutan dan dusun sumber pangan, hilangnya sungai dan keterbatasan mendapatkan air bersih dan bahan pangan yang layak, serta kehilangan pengetahuan budaya dalam pengelolaan sumberdaya alam.

 

Kami mengalami tekanan intimidasi, kekerasan fisik dan pelanggaran HAM, terjadi konflik dengan perusahaan dan ketidak harmonisan antara masyarakat, termasuk berkonflik dengan penduduk baru datang. Pemerintah menerbitkan kebijakan, program-program dan pemberian ijin usaha kepada perusahaan dan pemillik modal tertentu tanpa ada konsultasi, tanpa ada persetujuan diawal, tanpa ada keterbukaan, tanpa ada informasi yang memadai, tanpa ada penilaian dampak lingkungan yang jujur dan tanpa ada keputusan bebas dari masyarakat. Tanah dan kekayaan alam kami, beralih kontrol dan hak kuasa, pemilikan, dan pemanfaatannya kepada pihak lain yang tidak memberi keuntungan bagi masyarakat sebagai pemilik yang sah.

 

 

 

Kami mengawasi dan menyoroti lemahnya pengawasan dan adanya pengabaian oleh aparatus penegakan hukum negara atas kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM, serta kejahatan lingkungan. Pemerintah belum dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan. Bahkan terjadi kembali dan berulang kali, yakni kekerasan Flsik dan verbal dialami oleh pembela HAM dan lingkungan.

 

Kami tegaskan bahwa tanah dan hutan serta kekayaan alam diwilayah adat kami adalah hak dan sumber kehidupan kami, pendukung kehidupan kami selamanya, bukan hanya hari ini saja tapi hingga generasi mendatang. Karenanya, sejak leluhur kami mengajarkan perlindungan alam, pemanfaatan tanah secara adil dan bijaksana, damai dan tanpa menimbulkan rasa permusuhan, serta menggunakan pengetahuan dan hukum-hukum masyarakat adat.

 

Kami masyarakat adat Papua (laki-laki dan perempuan) memiliki hak-hak dasar untuk hidup bebas, bebas berekspresi dan berpikir, tanpa diskriminasi, hak atas keadilan dan mendapat perlakuan yang sama didepan hukum, hak untuk tidak disiksa dan tidak diperbudak, hak menentukan dan berpartisipasi dalam pembangunan, hak atas tanah adat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, undang-undang otonomi khusus provinsi Papua, serta instrument internasional mengenai hak-hak sipil politik, dan hak ekonomi sosial dan budaya.

 

Berdasarkan situasi latar belakang dan pandangan tersebut, kami menyampaikan resolusi, sebagai berikut:

 

Mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah yang mengakui, melindungi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua, hak atas tanah dan hutan, hak kebebasan berekspresi, hak atas kelembagaan adat dan kebebasan berorganisasi, hak atas pembangunan, hak-hak atas hukum dan peradilan adat. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak merupakan cara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan dan kemsakan hutan;

 

Mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran HAM berat dan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua melalui proses hukum yang terbuka dan member’ikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta pemerintah mengambil tindakan segera untuk memulihkan dan merehabilitasi hak-hak korban dan keluarganya.

 

Kami sampaikan kepada pemerintah, korporasi dan berbagai pihak berkepentingan, serta elemen masyarakat sipil bahwa tanah kami ibarat perempuan atau “mama” adalah tanah, adalah bumi, yang merupakan identitas, martabat dan harga diri. Kami tidak menjual tanah. Pemerintah dan korporasi, serta berbagai elemen masyarakat, harus menghormati hakhak kami [laki-laki dan perempuan) Orang Asli Papua dan termasuk hak atas tanah, pohon, cacing, serta berbagai kehidupan diatas dan didalam tanah, harus dilindung’i;

 

Dalam konteks strategi kebijakan dan pengembangan program usaha ekonomi yang melibatkan perempuan dan organisasi perempuan, Kami meminta pemerintah menerbitkan kebijakan afu‘matif yang mengutamakan, memberdayakan dan melindungi kepentingan usaha ekonomi perempuan Papua;

 

Mendesak dan mendukung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan moratorium pemberian ijin baru untuk hutan alam dan lahan gambut (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017) dan moratorium ijin untuk perkebunan kelapa sawit (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018), yakni segera melakukan review dan evaluasi atas ijin-ijin dan aktifitas perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum, menyebabkan deforestasi dan tindakan kejahatan lingkungan. Proses dan penilaian hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan transparan, serta melibatkan masyarakat adat sebempat;

 

Mendesak pemerintah mengambil tindakan segera untuk mengevaluasi ijin-ijin dan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel. Provinsi Papua, yakni: (1) PT. Energi Samudera Kencana; (2) PT. Graha Kencana Mulia; (3] PT. Megakarya

 

Jaya Raya; (4) PT. Kartika Cipta Pratama; [5) PT. Manunggal Sukses Mandiri; (6) PT. Trimegah Karya Utama dan (7) PT. Usaha Nabati Terpadu. Awalnya perusahaan ini dimiliki PT. Menara Group, dan telah dialihkan ke beberapa group perusahaan Pacific Interlink Group, Tadmax Resources Group, Bumi Mitratrans Martaiaya Group. Ada lima dari perusahaan tersebut belum melakukan aktiftas dan belum mendapatkan persetujuan masyarakat luas, utamanya Suku Awyu didaerah ini.

 

Kami mendesak pemerintah memeriksa dan memberikan sanksi mencabut ijin perusahaan, karena diduga melanggar, merampas tanah masyarakat, merusak hutan dan merugikan hak-hak masyarakat adat setempat, yakni perusahaan perkebunan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di Kebar, Kabupaten Tambrauw, dan PT. Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat; perusahaan kayu (HPH) PT. Kumia Tama Seiabtera di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;

 

Mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan masyarakat adat pemilik hak atas tanah dalam negosiasi ijin usaha pertambangan dan aktifltas PT. Freeport Indonesia (Fl) yang berlangsung diatas wilayah masyarakat adat setempat, serta meminta perusahaan PT. F I menghormati hak masyarakat adat setempat dan memberikan kompensasi atas kerugian masyarakat yang terkena dampak langsung dari operasi perusahaan dan terdampak limbah tailing PT. FI;

 

Mendesak dan meminta segera kepada pemerintah untuk meninjau kembali dan menarik berbagai aktifitas dan keterlibatan militer [TNI/POLRI) berhubungan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh korporasi dan proyek pembangunan lainnya, menghentikan pendekatan keamanan dan keterlibatan militer dalam negosiasi usaha pembangunan dan penyelesaian konflik;

 

Mendesak pemerintah, aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengupayakan penegakan hukum secara efektif dan mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM; Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penataan kembali kebijakan kependudukan dan migrasi penduduk dari luar Tanah Papua.

Kami merasakan arus masuk penduduk dari luar Pulau Papua telah menimbulkan keresahan sosial dan menjadi beban bagi pemerintah daerah, serta hanya melanggengkan eksploitasi dan ‘perbudakan modern’ tenaga kerja sewa yang dilakukan oleh pemodal;

 

Mendesak dan meminta segera pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan kampung, untuk memberdayakan dan menjamin peningkatan penghidupan dan pengelolaan asset kekayaan kampung secara layak, serta pengelolaan hutan berbasis hak masyarakat secara lestari;

 

Mendesak korporasi untuk meningkatkan komitmen pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat, melakukan usaha yang bebas dari deforestasi, bebas dari lahan gambut dan tidak melakukan eksploitasi hakhak pekerja, yang menjamin usaha dan perdagangan yang adil dan berkelanjutan;

 

Mendesak korporasi untuk mengimplementasi komitmen melindungi hutan, tempat penting, tempat yang bernilai konservasi atau tempat

 

bernilai tinggi yang sensitif lainnya, melakukan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan gambut yang rusak, serta melaksanakan kewaiiban sosialnya; Mendesak pemerintah dan korporasi untuk menghormati dan melindungi aktivis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil pembela HAM dan lingkungan.

Mendesak pemerintah dan korporasi untuk menghormati dan melindungi aktivis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil pembela HAM dan lingkungan;

 

Meminta organisasi masyarakat sipil dan keagamaan, untuk aktif memperjuangkan, mengawasi, mengawal dan melakukan intervensi atas proses dan inisiatif legislasi rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi), terkait (1) pengakuan, perlindungan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua; (2) perlindungan pangan lokal; [3) pengembangan usaha perekonomian Orang Asli Papua.

 

Meminta dukungan dan kerjasama organisasi masyarakat sipil dan keagamaan untuk memfasilitasi dan memperkuat kapasitas advokasi masyarakat dalam mendorong daya juang masyarakat untuk pembelaan dan perlindungan HAM, dan lingkungan hidup, kapasitas dalam berpartisipasi mengawasi dan menyuarakan berbagai kebijakan progam yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan, memetakan tanah dan wilayah adat, serta mengelola dan membagikan informasi pengetahuan hukum dan inovasi pengetahuan pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;

 

Meminta masyarakat adat untuk konsisten dan aktif memperjuangkan nilai dan hak-haknya atas hidup sejahtera dan dalam melindungi lingkungan hidup. (*)

 

Resolusi ini Ditandatangani Oleh Peserta Dialog Kebijakan dan Konferensi  Masyarakat Adat Papua :

 

  1. Bonefasius Basikbasik, Suku Yeinan, Kabupaten Merauke

 

  1. Kornelius Kindom, aktifls buruh, Kabupaten Merauke

 

  1. Dominika Tafor, Suku Yimnawaigir, Arso, Kabupaten Keerom

 

  1. Frenky Hendrikus Woro, Suku Awyu, Distrik F015, Kabupaten Boven Digoel 5. Fientje Yarangga, TIKI Papua, Jayapura

 

  1. Sinyo Timisela, YALI, Iayapura

 

  1. Lukas Kemon, Suku Awyu, Kampung Meto, Kabupaten Boven Digoel 8. Melianus Ulimpa, Suku Moi, Klasouw, Kabupaten Sorong

 

  1. Fecki Mobalen, Suku Moi, AMAN Sorong Raya, Kabupaten Sorong 10. Bernadus Gilik, Suku Moi, Kampung Malalilis, Kabupaten Sorong 11. Yohanis Mambrasar, PAHAM Papua, Iayapura

 

  1. Charles Tawaru, Greenpeace Indonesia, Sorong

 

  1. Rio Rompas, Greenpeace Indonesia, Jakarta

 

  1. Asep Komaruddin. Greenpeace Indonesia, Jakarta

 

  1. Mathias Anari, Suku Mpur, Kebar, Kabupaten Tambrauw

 

  1. Zainudin Patta, GSBI Papua Barat, Manokwari

 

  1. Rizal Bebari, SOS untuk Tanah Papua, Iayapura

 

  1. Daniel Gobai, SKPKC Fransiskan Papua, layapura
  2. Trivena Nauw, LP3AP, Iayapura.
  3. Inosensius Fatabur, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom
  4. Agnes Toam, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom
  5. Aiesh Rumbekwan, Walhi Papua, Iayapura.
  6. Wirya Supriyadi, IERAT Papua, Iayapura.
  7. Pdt. Magda Kaflar, KPKC GKI Tanah Papua, layapura.
  8. Rina Krebru, KPKC GI Tanah Papua, Iayapura.
  9. Agustinus Numberi, aktivis buruh, Arso, Kabupaten Keerom.
  10. Ihon B, Kampung Manem, Kabupaten Keerom
  11. Sorang Saragih, AIAR, Jakarta.
  12. Mordekhai Wabia, Suku Mpur, Kebar, Kab. Tambrauw.
  13. Herlin Mansawan, PTPPMA, Kab. Layapura.
  14. Servo Tuamis, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom.
  15. Asrida Elisabeth, Mongabay, Kabupaten Iayapura.
  16. Adolfma Kuum, Lapemawil, Timika, Kab. Mimika.
  17. Magdalena Kamaroko, Tokoh Perempuan Kamoro, Kab. Mimika.
  18. Sebastianus Seflre, LMA, Kab. Teluk Bintuni.
  19. Kostan Natama, Suku Mairasi, Kab. Teluk Wondama.
  20. David Saweri, Kipas, Kab. Sarmi.
  21. Ferdinan Tuamis, Suku Yimnawaigir, Arso, Kab. Keerom.
  22. Linus Omba, Suku Mandobo, Kampung Subur, Kab. Boven Digoel.
  23. Teddy Wakum, LBH Papua, Kab. Layapura.
  24. Aleks Giyai, Kosapa, Kab. Iayapura.
  25. Desianus Wetaku, Suku Maybrat, Ikana, Kab. Sorong Selatan.
  26. Decky Yesnat, Gempa, Kab. Iayapura.
  27. Andy, ELSHAM, Kab. Jayapura.
  28. Irianto Jacobus, KIPRA, Kab. Iayapura.
  29. Petrus Allen, YPPWP, Kab. Iayapura.
  30. Lindon Pangkali, Foker LSM Papua, Kab. Jayapura.
  31. Petrus Allen, YPPWP, Kab. Iayapura.
  32. Lindon Pangkali, Foker LSM Papua. Kab. Iayapura.
  33. Nicodemus Wofamina, WALHI Papua, Kab. Iayapura.
  34. Franky Samperante, Yayasan Pusaka, Jakarta.
  35. Dessy Manggaprouw, Papuan Voices, Kab. Iayapura.
  36. Elisabet Apyaka, Papuan Voices, Kab. Iayapura.
  37. Fransiska Manam, Papuan Voices, Kab. Jayapura.
  38. Kilion Marin, Papuan Voices, Kab. Iayapura.
  39. Stefanus Abrauw, Papuan Voices, Kab. Iayapura.