SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Sosialisasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (Lakip), di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (28/11/2018) kemarin siang.

 

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Timothius J. Demetouw mewakil Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, yang membuka kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut mengatakan,  tujuan dari kegiatan ini adalah dapat memahami sistem kenaikan pangkat secara otomatis dan juga memahami tata cara penyusunan Lakip yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melaksanakannya pada Perangkat Daerah masing-masing.

 

Lebih lanjut dirinya mengatakan, menindaklanjuti Perka BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS daerah itu merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan juga pengabdian PNS terhadap Negara.

 

Selain itu juga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) itu bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat guna terciptanya pemerintah yang bik dan terpercaya.

 

Maka itu, BKPSDM Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan BKN Regional IX Jayapura terus melakukan sosialisasi dan bimtek kepada seluruh OPD dan Distrik di daerah ini dengan tujuan agar memperoleh ilmu dan implementasi baru sehubungan dengan peraturan pemerintah yang berlaku, juga dapat menyamakan konsep dan persepsi bagi semua ASN yang mengelola kepegawaian.

Caption Foto : Suasana Pembukaan dan Kegiatan dari Peserta Sosialisasi.

“Serta semua ASN dapat mempraktekkan segala ilmu yang telah diterima di unit kerja masing-masing dalam melayani sebagai abdi masyarakat,” ujarnya.

 

Dirinya menuturkan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana telah mengamanatkan bahwa profesi ASN yang terdiri dari ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dituntut suatu tugas dan tanggung jawab pelayanan yang berbasis kinerja dan profesional.

 

Dengan demikian, dirinya mengharapkan, ASN sebagai pelayan masyarakat harus menunjukkan kinerja yang baik dan profesional sesuai bidang tugasnya. Sebab, tuntutan reformasi pelayanan kepada masyarakat dimulai dari diri ASN berkualitas yang memahami tugasnya dan berkomitmen sebagai seorang ASN.

 

“Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada seluruh peserta sosialisasi dan bimtek ini agar dapat mengikuti kegiatan yang digelar selama dua hari itu dengan penuh kesungguhan. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, maka dapat langsung bertanya kepada fasilitator dan narasumber yang ada,” imbuhnya.

 

Kegiatan sosialisasi KPO dan Bimtek Penyusunan Lakip ini dihadiri sekitar 150 orang yang terdiri dari PNS lingkup Pemkab Jayapura yang menjabat sebagi Kasubbag Umum dan Program serta Kasubbag Kepegawaian.

 

Bukan cuma itu, sosialisasi KPO dan Bimtek Lakip ini juga menghadirkan BKN Regional IX Jayapura sebagai narasumbernya. (Irfan / Harian Pagi Papua)