Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Jayaputra, tampak saat mengikuti apel padi di halaman Kantor Walikota Jayapura di Entrop. (Foto Humas Setda Kota Jayapura)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Jayapura, 12 November 2018.

 

Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., yang memimpin Rapim mengatakan di tahun 2019 Pemkot Jayapura mulai menggunakan sistem Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., (istimewa)

“Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1,3 triliun lebih maka kita minta kepada seluruh OPD untuk melakukan sosialisai terkiat sistem TPP,” ucap Rustan.

 

Lanjut Rustan, terkait dengan program OPD tahun 2019 tidak ada honorarium, dan yang lainnya masuk dalam Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP).

 

“Nilainya cukup besar hampir Rp 140 miliar dari APBD kita dan nanti kita rasionalkan sampai sisa Rp 20 miliar terakhir,” ujarnya.

 

Dirinya menambahkan dengan adanya devisit di Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 58 miliar maka akan di ambil dari kegiatan OPD.

 

“Dirasionalkan dan diambil dari pengurangan kegiatan di masing-masing OPD agar bisa menutupi DAU kita yang devisit itu agar dapat berimbang menjadi nol,” jelasnya.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru MM. (Humas Setda Kota Jayapura)

Selanjutnya Pemkot Jayapura segera melakukan rapat interen dengan semua OPD guna, mendapatkan nilai yang berimbang dalam menentukan devisit APBD guna menuntaskan angka DAU Rp 58 miliar tersebut.

 

Pihaknya berharap,  dengan adanya tunjangan pendapatan pegawai semua PNS bisa bekerja secara profesional dan bebas dari korupsi.

 

“Kedepannya Pegawai Negeri Sipil bisa aktif bekerja dan berkarya dengan baik karena ini menyangkut dengan keadilan,” pungkasnya

 

TPP merupakan penghargaan demi mendapatakannya ada penilaian dan syarat tentang kedisiplin, kerajinan dan prestasi kerja.

 

“Semua dinilai mulai dari kehadiran pegawai, prestasi kerja, jadi kalo tidak masuk kantor, ya kalo tidak ikut rapat dipotong haknya sesuai dengan golongannya,”tutupnya.  (Ardiles/ lintaspapua.com )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here