UU 14/2018 Jamin Hak Warga Negara Mengetahui Program Kebijakan Pemerintah

0
41
Desk pelayanan PPID Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Usai dianugerahi Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai badan publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik 2018, Pemerintah Provinsi Papua membidik kategori menuju daerah informatif pada 2019 mendatang,

“Tahun depan, kita harus mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Sehingga kita akan dorong Kabupaten yang belum bentuk PPID harus segera bentuk. Karena ini perintah undang-undang,” terang Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, belum lama ini.

Menurutnya, keberadaan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dinilai amat penting untuk mendukung keterbukaan informasi ke publik, dalam berbagai aspek pembangunan.

Apalagi Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2018 tentang  Keterbukaan informasi publik, diadakan untuk menjamin  hak  warga  negara  dalam mengetahui programn maupun kebijakan   pemerintah.

“Oleh karena itu, setiap institusi maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota wajib membentuk PPID. Dimana keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah”.

“Intinya, gubernur telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk segera membentuk PPID. Bagaimana bisa saudara (bupati) belum bentuk PPID, namun apakah bisa maksimal mengekspos segala aspek pembangunan? Makanya kami imbau harus punya PPID,”tegas dia.

Ditambahkan Wakerkwa, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk informasi dan komunikasi dapat teararah dengan baik apabila setiap tingkatan pemerintahan memiliki instansi informasi tekhnis yang berkerja maksimal.

“Sebab yang terpenting informasi yang diterima publik dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga seluruh informasi dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke pusat dapat diinformasikan dengan baik,” harapnya

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada KI Pusat yang telah memberikan penghargan kepada Pemprov Papua. Sebab menurutnya, kerjasama antara kedua lembaga publik tersebut dapat ditingkatkan pada waktu mendatang.

“Sebagai Asisten I mewakili gubernur  menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat yang sudah memberikan penghargaan dan membantun Papua dalam pengembangan informasi,”tandasnya. (Koran Harian Pagi Papua)