Investasi status Clean and Clear di Bumi Cenderawasih Dikeluhkan Tak Berjalan

0
52
Plt Kepala Dinas ESDM Papua Fred James Boray menyampaikan sambutan pada pembinaan dan pengawasan terpadu kepada pelaku usaha pertambangan, bersama Komisi VII DPR RI, di Jayapura, Rabu pagi. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua mengeluhkan adanya ketidakpastian investasi, menyangkut status Clean and Clear (CNC) yang diterbitkan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

Investasi yang berpotensi masuk di Bumi Cenderawasih pun, diyakini tak bakal berjalan sebagaimana sesuai harapan.

Menurut Plt Kepala Dinas ESDM Papua,  Fred James Boray, saat ini di Provinsi Papua ada sekitar 42 perusahaan pemegang CnC dengan masa berlaku melakukan eksplorasi tinggal setahun. Sebagian besar CnC pun dilakukan sejak 2017 lalu.

Dilain pihak, selain ada ketidakpastian waktu yang diberikan bagi perusahaan, mereka pun harus membayar semua hal yang diwajibkan.

“Sehingga dalam kesempatan ini, kami berharap ada pertimbangan dari pemerintah pusat melaui kementerian terkait yang hadir, karena pemda di Papua tidakbisa jalan sendiri tanpa dukungan pusat”.

“Intinya kita sendiri di daerah tidak bisa dapat satu kepastian, karena masih menunggu CnC itu rampung. Sebab kalau pun kemudian (pengusaha) melakukan aktivitas, dikhawatirkan CnC tak diberi padahal biaya sudah keluar banyak,” kata dia, disela-sela pembinaan dan pengawasan terpadu kepada pelaku usaha pertambangan, bersama Komisi VII DPR RI, di Jayapura, Rabu (7/11/2018).

Permasalahan lainnya, sambung dia, mengenai divestasi saham yang sampai ini menjadi momok bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sebab kami di Papua berjalan cuma pakai kekuatan kami di Pemda. Makanya harapan kami ada dukungan pempus kepada pemda kami di Papua”.

“Dengan begitu harapan kedepan ada pengusaha pemegang ijin usaha pertambangan yang sebelumnya melakukan eksplorasi, bisa segera berproduksi selayaknya  PT.Freeport Indonesia. Sehingga untuk saat ini kami mohon kepada kementerian terkait bisa menyampaikan hal ini bahwa pemda butuh kepastian supaya bisa ada investasi di daerah ini,” tandasnya. (Koran Harian Pagi Papua)