SPSI Apresiasi Penetapan UMP Papua 2019 sebesar Rp 3.240.900

0
1019
Ketua SPSI Papua, Nurhaidah, bersama pengurus dan buruh saat menuntut kenaikan UMP 2018, yang diterima Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, beberapa waktu lalu. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua mengapresiasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp3.240.900, yang bakal efektif mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.

Menurut Ketua SPSI Papua Nurhaidah, sebenarnya Gubernur Lukas Enembe memiliki wewenang untuk menetapkan UMP diluar usulan Dewan Pengupahan Papua. Hanya saja, tindakan gubernur menyetujui usulan itu patut diberi apresiasi selangit.

“Beliau (gubernur,red) sepertinya membaca usulan kami. Sehingga langsung menetapkan menjadi Rp3.240.900. Ini tentu kita apresiasi karena gubernur sebenarnya kalau dia mau bisa menetapkan diluar usulan kami,” terang Nurhaidah yang juga merupakan salah satu Anggota Dewan Pengupahan Papua, kepada pers via telepon selulernya, kemarin.

Ia jelaskan, dalam pembahasan UMP 2019 pihaknya sebagai Anggota Dewan Pengupahan Papua mengikuti anjuran PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan serta inflasi nasional sebesar 8,03 persen, dengan demikian dihasilkannya kenaikan UMP senilai Rp240.900 atau 8,03 persen.

Dengan demikian bagi perusahaan yang tak mampu membayar diharapkan menyampaikan penangguhan sesuatu aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Artinya penanguhanan yang diajukan perusahaan terhadap UMP 2019 harus sesuai aturan UU. Kalau tidak bisa ikuti UMP maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus diaudit. Diaudit pun kalau sacara aturan oleh pihak pemerintah”.

“Paling tidak bilang tidak mampu (penangguhan) harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasar ya wajib laksanakan UMP yang telah ditetapkan itu,”tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua resmi menetapkan UMP 2019 sebesar Rp 3.240.900, yang bakal efektif mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.

Penetapan UMP terbaru sebagaimana surat keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 561/12218/SET, tertanggal 20 Oktober 2018

“UMP sudah ditetapkan pada Senin lalu. Dimana penetapan UMP ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78  Tahun 2015 tentang Pengupahan,” terang Kepala Dinas Tenaga  Kerja  Provinsi Papua Yan Piet Rawar, di Jayapura, kemarin.

Kenaikan UMP 2018 menurut Yan, mengalami kenaikan 8,03 persen dari UMP tahun 2018 senilai Rp3.000.000.

Penetapan upah terbaru itu juga, sambung dia, sudah lewat pembahasan bersama pihak terkait, sehingga dengan penyampaian ini diharapkan agar perencanaan anggaran atau program kegiatan tahun depan, dapat disesuaikan dengan upah terbaru itu. (Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here