Kementerian PPN/BAPPENAS Fokus Pembangunan PON XX 2020 di Papua

0
940
Kantor Kementerian Bappenas RI Foto Bersama. (ISTIMEWA)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas Republik Indonesia tengah fokus pada persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Hal itu disampaikan langsung Menteri PPN/Bapepenas Bambang Brodjonegoro kepada wartawan usai menerima kunjungan delegasi Papua yang dipimpin langsung Gubernur Papua Lukas Enembe S.Ip MH, di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.

 

Menteri PPN/Bappenas RI Bambanhg Brodjonegoro mengatakan, intinya kita tengah fokus penyiapan penyelenggaraan PON 2020 di Papua. Kami baru mendapatkan informasi mengenai rencana penyelenggaraannya kemudian tempat atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PON yang tidak hanya di Kota Jayapura tetapi juga di Merauke, Timika, Jayawijaya.

 

Kemudian kami juga mempelajari kebutuhan pembiayaan yang kami akan diskusikan lebih detail pembagiannya antara beban pusat melalui APBN dan itu juga nanti di bagi menurut kemnterian lembaga terkait, APBD Provinsi Papua dan dari APBD Kabupaten Kota maupun yang berasal dari sponsor dari pihak swasta.

 

“Jadi nanti kami tadi melakukan pembahasan singkat dan kemudian dengan sisah waktu dua tahun ini kita akan coba foul up hal-hal yang kita harapkan bisa memperlancar terselenggaranya pelaksanaan PON itu sendiri,” ujar Menteri Bapepenas Bambang Prodjonegoro usai pertemuan di kantor Bappenas RI, Jakarta, Rabu, (31/10/2018) kemarin.

 

Ditanya terkait langkah yang diambil Bappenas sendiri mengingat sisah dua tahun pelaksanaan PON di Papua. Ia mengaku kebetulan di Bappenas sendiri sesuai Instruksi Presiden (Inpres0 soal percepatan pembangunan di Papua yang memang tugasnya dipastikan bahwa anggaran yang di transfer ke daerah maupun yang berasal dari kementerian lembaga itu tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas di daerah.

 

“Nah untuk fokus PON 2020 kami akan menugaskan tim percepatan tersebut untuk memfasiltasi hal-hal yang menjadi kebutuhan dari panitia setempat maupun juga berhubungan dengan panitia di tingkat nasional terutama dengan Kemenpora,” jelasnya.

 

Ditanya kapan tim yang akan turun untuk memfoul up pembangunan, Bambang mengaku akan segera dilakukan dan penganggaranya melalui mekanisme yang ada. “Ada yang tahun 2019 dan 2020 nah ini yang nanti kita akan siapkan agar semua sesui dengan kebutuhan dan tidak terjadi keterlambatan. Intinya kami hanya fasilitasi supaya penganggarannya sesuai dengan kebutuhan dan pembagian bebannya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dari PON itu sendiri,”bebernya.

 

Bappenas juga menyarankan agar Pemerintah Papua tentu kami menyarankan agar tentu dalam penyelenggaraan nanti tetap ketika membangun venue yang tetap yang efisien artinya yang tidak terlalu berlebihan ada juga venue yang sifatnya temporer dan tidak harus permanen dan kemudian nantinya agar kita sarankan nantinya supaya peran dari swasta dan sponsor itu juga kita tingkat.

 

Disinggung terkait dengan berapa dana yang nanti dikucurkan, dirinya mengetakan dana tentu akan kita lagi, kita baru menerima proposal dari Pemprov Papua nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Tentunya ini agenda nasional dan bukan di Papua saja, PON itu kan setiap empat tahun jadi kita akan pastikan kontinuitasnya berjalan lancar.

 

Gubernur Papua Lukas Enembe S.Ip .MH mengaku intinya apa yang sudah kita sampaikan adalah penyelenggaraan PON di Papua tentu  penyelenggaraan ini kan kita kordinasikan untuk tahun 2019 dan 2020, baik kegiatan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Kementerian dan Lembaga ini prioritaskan untuk PON.

 

“Kita minta kepada Bappenas bagaimana menyampaikan ini kepada kemterian dan lembaga sehingga seperti kegiatan DAK harus di fokuskan kepada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PON. Kami juga menyampaikan harus merubah regulasi menyangkut dana infrastruktur otonomi khusus,” terangnya.

 

Gubernur menambahkan kalau bicara pembangunan khusus hanya bicara di infrastruktur harus masuk ke kegiatan seperti olaharga juga harus masuk itu yang kami minta ke Bappenas seperti itu sehingga dana tambahan infrastruktur kita bisa alokasikan untuk pembangunan venue, air bersih, telekomunikasi itu bisa dipakai, dan jangan hanya infsrastruktur jalan dan jembatan saja.

 

“Itu yang sudah kami minta dan regulasinya harus di perbaiki. Kita sudah sampaikan dan dorong ini supaya sama-sama ada regulasi yang memungkinkan untuk, jangan menteri keuangan hanya buat pembangunan insfrastruktur toh, kalau infrastruktur kan bukan hanya jalan dan jembatan saja tetapi irigasi kan juga insfrastruktur jadi kita tadi minta seperti itu kepada Menteri Bappenas,” tutupnya. (Lintas Sport/ Berti Pahabol / MG)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here