Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Siap Hadapi Gangguan Politik 2019

0
884

SENTANI (LINTAS  PAPUA) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan Instansi Vertikal dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Tim Tepadu Penanganan Konflik Sosial (Renaksi Timdu PKS) Tahun 2019 di Kabupaten Jayapura.

 

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP, Sekretaris  Badan Kesbangpol Provinsi Papua Mansur dan Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Budi Lesmana serta Pimpinan PD dan instansi vertikal lainnya, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/10/2018) siang.

 

Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Mansur mengatakan mengawali penyusunan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial (Renaksi Timdu PKS) itu harus ada (dibentuk) tim terpadu yang terdiri dari lintas sektoral, OPD atau instansi terkait maupun vertikal lainnya.

 

Setelah terbentuk kemudian kepala daerah dalam hal ini Bupati membuat surat keputusan (SK) dan menetapkan tim terpadu tersebut, lalu disusun lah rencana aksinya. Karena dalam susunan tim terpadu ini nantinya diketuai langsung oleh bapak Bupati dan Sekda selaku Wakil Ketua I, sementara Pak Kapolres dan pak Dandim beserta seluruh OPD menjadi anggota tim terpadu, kata Mansur kepada wartawan harian ini usai kegiatan Rakor tersebut, Rabu (31/10/2018) siang.

Karena itu, Mansur mengatakan, Badan Kesbangpol sebagai leading sector atau sekretariat itu harus lebih banyak mendorong komunikasi kepada OPD, juga membuat rancangan-rancangan terhadap rencana aksi tersebut, kemudian dari OPD tinggal mengisinya dan setelah itu dihimpun kembali serta dilaporkan oleh Bupati selaku ketua tim terpadu (Timdu)

 

 

“Lalu itu nanti untuk mencegah lebih jauh jangka panjang dan dijadikan program prioritas, karena itu merupakn perintah Undang-Undang (UU). Ya, program prioritas yang terdekat itu mungkin Pileg dan Pilpres tahun 2019. Tapi, ini adalah perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang dilakukan dari semua bidang seperti kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan kamtibmas,” tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura Budi Lesmana menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka upaya mencegah, mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik di masa mendatang.

 

Maka itu kita harus menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial di tahun 2019. Nah, apabila terjadi konflik bisa tertangani atau direspon dengan cepat dan tertangani secara terkoordinasi serta sinergis. Sehingga untuk penanganan konflik ini, kita libatkan semua Perangkat Daerah (PD) baik vertikal maupun otonom, bahkan dari TNI/Polri, urainya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here