Komnas Perempuan Gelar Workshop Penerapan Wilayah Bebas Kekerasan di Sentani

0
540
Suasana Kegiatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Bappenas RI dan Pemerintah Kabupaten Jayapura serta didukung oleh USAID Bersama, menggelar Workshop Penyusunan Substansi untuk Penerapan Wilayah Bebas Kekerasan, yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (25/10/2018) pagi lalu. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Bappenas RI dan Pemerintah Kabupaten Jayapura serta didukung oleh USAID Bersama, menggelar Workshop Penyusunan Substansi untuk Penerapan Wilayah Bebas Kekerasan, yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (25/10/2018) pagi lalu.

 

Jadi, kegiatan hari ini (Kamis, 25/10 lalu) adalah workshop penyusunan substansi untuk penerapan daerah atau wilayah bebas kekerasan di Kabupaten Jayapura. Sebetulnya kegiatan itu kerjasama antara Bappenas, Komnas Perempuan dan Pemkab Jayapura, yang didukung oleh lembaga internasional dalam hal ini USAID Bersama, ucap Komisioner Komnas Perempuan RI, Indri Suparno kepada wartawan usai kegiatan workshop tersebut, Kamis (25/10/2018) siang lalu.

Lebih lanjut Indri Suparno mengatakan, kegiatan workshop ini sangat penting karena mengingat situasi kekerasan di Papua inikan cukup luar biasa dan ada banyak perempuan yang menjadi korban diantaranya adalah perempuan orang asli Papua (OAP).

Nah, salahsatu yang menjadi pijakan kami itu adalah proses pendokumentasian terhadap kasus-kasus kekerasan dan juga pelanggaran HAM yang terjadi pada situasi konflik di Papua hingga tahun 2009 lalu, katanya.

Kemudian kami juga sudah dokumentasikan didalam hasil pendokumentasian dengan judul Stop Sudah, lalu Anyaman Noken Kehidupan dan Sa Ada Disini, yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama lembaga-lembaga pemerhati perempuan seperti Perempuan Papua Working Group, sambung Indri.

Dari tiga pendokumentasian itu, katanya, menghasilkan identifikasi perempuan Papua korban yang hingga saat ini belum mendapatkan hak atas pemulihannya.

Nah, dari situlah kemudian kami membangun komunikasi dengan Kabupaten Jayapura, bagaimana dukungan atas pemulihan terhadap korban ini setidaknya bisa diawali serta dipenuhi inisiatifnya oleh Kabupaten Jayapura sebagai percontohan, imbuhnya.

Indri menyampaikan, Kabupaten Jayapura sebagai percontohan ini nantinya diharapkan bisa menjadi percontohan untuk kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua. Untuk itu, pihaknya duduk bersama membahas agar konsep atau desain wilayah (daerah) bebas kekerasan itu bisa diterapkan.

Sedangkan dalam arahan dari pak Bupati mengusulkan agar konsep wilayah atau daerah bebas kekerasan itu akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), yang didalamnya mengatur dukungan pemulihan untuk korban. Baik korban yang kekerasan atau pelanggaran HAM maupun perempuan korban yang mengalami kekerasan di masa-masa sekarang ini yang ada tinggal di wilayah distrik, paparnya.

Yang mana usulannya adalah penerapan wilayah bebas kekerasan itu harus berbasis distrik. Karena distrik sebagai pusat pengetahuan, distrik sebagai pusat data dan distrik sebagai pusat layanan. Dengan harapan, ini bisa diturunkan hingga ke tingkat kampung. Jadi, kampung sebagai pusat layanan serta kampung sebagai pusat data dan informasi, tambahnya.

Workshop Penyusunan Substansi untuk Penerapan Wilayah Bebas Kekerasan kali ini diikuti para peserta dari perwakilan beberapa kampung yang ada di Distrik Nimboran, Distrik Waibhu dan Distrik Sentani seperti Kampung Yakonde, Kampung Yoboi, Kampung Sereh dan Kampung Benyom.

Kemudian ada dari OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, DP3A, Biro Hukum, Disperindag serta dari semua itu dibantu koordinasinya oleh Asisten I Setda Kabupaten Jayapura. Jadi, memang dukungannya cukup baik dari pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga dari teman-teman mitra jaringan, baik itu mitra jaringan Komnas Perempuan maupun mitra jaringan yang saat ini bekerjasama dengan USAID Bersama, ungkapnya.

Langkah selanjutnya, Komnas Perempuan akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat distrik maupun kampung. Kemudian hasil dari workshop ini, pihaknya akan susun dalam bentuk draft rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura.

Setelah itu, akan kami serahkan kepada Bupati Jayapura melalui Asisten I untuk dikonsultasikan kepada OPD terkait dalam hal ini Biro Hukum dan Bappeda. Guna menjadi draft Perbup Jayapura yang final (akhir). Dengan harapan, di akhir tahun 2018 ini atau direncanakan pada tanggal 5 Desember 2018 itu bentuk draftnya sudah bisa menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura, tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here