Oleh  : Marinus Yaung

 

Perdebatan publik yang berlarut – larut di Papua tentang pilihan – pilihan solusi terhadap penyelesaian masalah – masalah Papua sudah harus diputuskan oleh masyarakat Papua. Pandangan yang meyakini bahwa dialog Papua adalah solusi terbaik penyelesaian masalah masalah tanpa kekerasan, tetap saja masih terus diperdebatkan dan ditolak.

 

Muncul lagi pandangan dari kelompok elit bahwa rekonstruksi Undang – Undang Otsus Papua tahun 2001 dengan membentuk konsep Undang – Undang Otsus Plus adalah jalan terbaik penyelesaian konflik Papua karena aturan hukum baru ini lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan yang selaras dengan kebijakan Presiden Jokowi terhadap Papua.

 

Pendekatan demi pendekatan, baik soft approach atau hard approach, selama ini belum bisa menuntaskan masalah Papua dan meredahkan konflik. Pendekatan atau cara apapun yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa menuntaskannya, maka hanya akan melahirkan konflik.

Karena itu penting sekali untuk memilih suatu pendekatan atau solusi yang tepat agar ketika diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak negative dengan munculnya konflik baru dan menambah panjang tragedy duka dan penderitaan rakyat Papua. Tidak ada masalah dalam masyarakat yang tidak ada solusinya. Tugas manusia adalah mencari dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Solusi terbaik apa yang saat ini harus dipilih dan disepakati bersama oleh seluruh elemen masyarakat Papua untuk menyelesaikan sampai tuntas kompleksitas persoalan Papua ?.

 

Memilih jalan dialog Papua oleh masyarakat Papua sendiri adalah solusi yang rasional dan bisa diterimah oleh semua pihak yang berkonflik. Tetapi pilihan dialog Papua oleh Pemerintah Pusat dianggap bukan pilihan yang rasional karena memiliki agenda politik di dalamnya.

 

Pemerintah masih terus mempelajari materi – materi apa yang akan disodorkan Papua dalam dialog dan akhir dari dialog Papua tentunya akan ada tuntutan – tuntutan politik dan hukum yang tidak mungkin bisa dipenuhi Pemerintah Pusat karena dinilai bertentangan dengan prinsip – prinsip bernegara, pancasila dan undang – undang dasar 1945. Pemerintah Pusat tidak mau penyelesaian masalah Papua melalui jalan dialog Papua akan menimbulkan masalah baru di Papua yang akan berdampak pada timbulnya destabilitas politik dan keamanan.

 

Pemerintah Pusat juga meyakini bahwa penyelesaian masalah Papua melalui dialog akan mengundang intervensi asing di dalamnya. Pemerintah telah belajar dari perundingan RI – GAM yang terlalu banyak melibatkan campur tangan asing yang merugikan posisi Pemerintah dalam mengontrol Aceh saat ini.

 

Melalui dialog Papua akan terbuka intervensi asing di dalamnya dan ini sudah melanggar prinsip hukum Internasional non intervensi. Pihak asing sudah pasti terlibat mempengaruhi jalannya dialog Papua dalam penyelesaian konflik Papua antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat. Alasan paling logis yang diasumsikan pemerintah bahwa pihak asing akan berada di balik dialog Papua dan akan terlibat aktif diposisi rakyat Papua untuk mempengaruhi jalannya dialog karena isu dialog Papua saat ini sudah menjadi isu diplomatic yang disuarakan dengan masif oleh komunitas Pasifik seperti Melanesian Spearhead Group ( MSG ) dan Pasific Islands Forum ( PIF ).

Di Amerika Serikat – pun Pemerintah Pusat selalu ditekankan untuk mengurangi pendekatan keamanan dan menerimah dialog Papua sebagai jalan terbaik penuntasan konflik Papua. Dengan membaca perkembangan isu dialog Papua dalam komunitas Internasional yang semakin sering disuarakan pihak asing, yang sesungguhnya memiliki agenda “ membalkanisasi “ wilayah Indonesia, dan penilaian mereka bahwa dialog Papua sebagai solusi komprehensif untuk merevisi Otsus Papua demi penuntasan konflik Papua, membuat pemerintah akan semakin kuatir dan menjadi waspada dengan isu dialog Papua.

 

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sangat tidak suka dengan kebijakannya atas Papua harus didikte dan dipengaruhi oleh tekanan – tekanan dari pihak asing. Presiden Jokowi sudah secara tegas menetapkan bahwa prinsip Trisakti adalah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.

 

Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berbudaya adalah prinsip dasar Indonesia yang tidak bisa dikompromikan dengan kepentingan global, regional maupun nasional. Khusus prinsip trisakti berdaulat di bidang politik, prinsip yang sangat kuat dipegang oleh Presiden Jokowi dan menjadi komitmen dasar Presiden dalam menangani masalah Papua. Desakan masyarakat Papua agar pemerintah berdialog langsung dengan United Liberation Movement of West Papua ( ULMWP ) untuk menyelesaikan konflik Papua adalah usulan yang bertentangan dengan prinsip Trisakti ini.

 

Hanya karena “ cinta dan sayang “ Papua, Presiden Jokowi bertindak melanggar prinsip Trisaksi berdaulat di bidang politik  dengan membuka diri berdialog dengan ULMWP itu hanyalah harapan dan cita – cita yang sampai ayam tumbuh gigi, kuda dari makan rumput menjadi makan coklatpun, tidak akan perna mau dilakukan oleh Presiden Jokowi.

 

Karena itu,  rakyat Papua sudah saatnya berpikir untuk meninggalkan isu dialog Papua atau paling tidak menempatkan dulu isu dialog Papua dibalik taplak meja dan menutupnya dengan rapat dulu, tapi jangan menghilangkanya karena situasi global saat ini masih memungkinkan dialog Papua terpaksa digelar daripada pilihan terhadap referendum sebagi solusi. Tetapi untuk kondisi saat ini, tawaran Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe untuk mendorong kembali solusi masalah Papua melalui konsep Undang – Undang Otsus Plus sudah harus diresponi bersama dan diberikan perhatian khusus.

 

 

Gubernur Lukas Enembe adalah pemimpin Papua yang berbeda karakter, sikap, tindakan dan gaya kepemimpinannya dari Gubernur – Gubernur Papua sebelumnya. Keberaniannya dalam melakukan kritik – kritik konstruktif yang sangat logis terhadap Pemerintah Pusat karena kekeliruhan – kekeliruhan kebijakan terhadap Papua dengan cara terbuka di public melalui tindakan – tindakannya, adalah watak karakter kepemimpinan yang dibentuk oleh nilai – nilai luhur budaya dan adat Papua.

 

Tidak suka kepada seseorang, harus bicara di depan bukan di belakang. Kalau tidak suka kepada seseorang tetapi berbicara manis dan sopan di depan tetapi di belakang mengumpat dan mengutuki, itu budaya blangkong, budaya Jawa yang sudah banyak mempengaruhi sikap dan perilaku Presiden Jokowi dan elit politik di Indonesia pada umumnya.

 

Budaya Papua berbeda dengan budaya Jawa dan ketika Gubernur Enembe menampilkan budaya Papua dalam gaya kepemimpinanya tentu akan menimbulkan konflik karena benturan budaya dan nilai – nilai yang dianut. Presiden Jokowi dan kabinetnya jangan menilai Gubernur Enembe sebagai kepala daerah pembangkan terhadap Pemerintah. Sikap dan tindakan Gubernur Enembe harusnya menjadi cerminan dan ketukan di hati Presiden Jokowi dan menteri – menterinya bahwa kesalahan dan kejahatan Negara terhadap orang Papua di masa lalu belum diselesaikan sampai sekarang.

 

Menuntut orang yang disakiti dan dilukai hatinya untuk tunduk dan patut kepada kita itu adalah bentuk tindakan kolonialis dan perbudakan. Papua bukan wilayah kolonialis atau wilayah pendudukan Indonesia dan orang Papua bukan budak bangsa Melayu. Jangan rezim Jokowi bertindak sebaliknya menjadikan Papua wilayah pendudukan dan manusia Melanesia Papua sebagai komunitas bangsa budak dari tuan tanah – tuan tanah Melayu.

 

Presiden Jokowi harus menjadi seorang negarawan yang dengan besar hati merangkul Gubernur Enembe dan menjadikannya sebagai partner dan mitra kerja Pemerintah di daerah. Laporan – laporan intelejen yang negative tentang kinerja dan aktifitas Gubernur Enembe dan elit politik Papua lainnya, jangan langsung dipercaya Presiden.

 

Sebagai satu – satunya symbol politik Negara Indonesia yang masih dipercaya oleh orang Papua, Presiden Jokowi harus melakukan kontra intelejen terhadap laporan tersebut dan meluruskannya atau menjernihkannya demi menghindari kecurigaan dan tidak saling percaya antara Presiden Jokowi dengan Gubernur Enembe dan elit politik Papua lainnya. Agar misi Presiden untuk merebut dan memenangkan hati dan pikiran orang Papua dapat terwujud.

 

 

Presiden Jokowi juga harus memperhatikan dengan seksama perkembangan politik Papua saat ini. Gubernur Enembe sedang menawarkan kembali solusi konflik Papua melalui perubahan Undang – Undang Otsus Papua menjadi Undang – Undang Otsus Plus atau Undang – Undang Pemerintahan Papua.

 

Masyarakat Papua tentu akan disadarkan bahwa penyelesaian konflik Papua dengan solusinya melalui dialog Papua sudah ditutup pintunya oleh pemerintah pusat karena prinsip dasar Trisakti yang dipegang teguh oleh Presiden Jokowi. Solusi terakhir saat ini adalah proposal Undang – Undang Otsus Plus yang ditawarkan Gubernur Enembe. Tawaran solusi ini muncul karena Undang – Undang Otsus Papua tahun 2001 yang dikeluarkan Presiden Megawati sangat multitafsir karena sebagian besar pasal – pasal di dalamnya adalah pasal – pasal karet yang sengaja di design sedemikian rupa oleh rezim Megawati akibat ketakutan yang berlebihan terhadap kebangkitan nasionalisme Papua saat itu yang oleh Pemerintah Indonesia dicurigai bahwa aturan hukum kekuasaan special ini akan dijadikan jalan total elit local Papua menuju kemerdekaan Papua. Undang – Undang yang dianggap sebagai solusi komprehensif penyelesaian masalah Papua tapi sejak dari awal sudah dirancang untuk gagal dalam implementasinya maka seperti itulah hasilnya sekarang yang sedang terjadi dengan Papua.

 

Proses itu tidak mungkin menghianati hasilnya. Bahasa solusi komprehensif hanyalah bahasa kamuflase dalam Otsus Papua dari mulut Pemerintah Pusat saat itu hanya untuk menutupi ketidaktulusan Negara terhadap penyelesain masalah Papua. Setelah Aceh selesai dan tidak ada lagi proyek kekerasan di sana, maka Papua harus tetap dikelola dalam keadaan konflik agar kehadiran Negara terus dibutuhkan rakyat Papua.

 

Undang – Undang Otsus Papua tahun 2001 di produksi untuk menjadi sumber utama yang melahirkan konflik di Papua dan Negara hadir hanya untuk merawat dan memelihara konflik tersebut dan secara khusus juga untuk menghancurkan kelompok – kelompok nasionalis Melanesia Papua. Oleh karena itu, Gubernur Enembe ingin mewujudkan perdamain di Papua dan sekaligus mengakhiri siklus konflik dan kekerasan di Papua yang telah menelan ribuhan korban jiwa manusia dengan menawarkan Undang – Undang Otsus Plus. Salah satu keistimewaan Undang – Undang ini yang tidak ada di Undang – Undang Otsus Papua sebelumnya adalah makna lex specialis Undang – Undang ini juga berlaku sampai ke tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

 

Selama ini Otsus Papua hanya berlaku di tingkat Provinsi sedangkan kabuapten dan kota berlaku Undang – Undang Pemerintah Daerah. Rakyat Papua bukan ada di tangan Gubernur Papua, tapi berada di bawah kekuasaan tangan bupati dan walikota. Rakyat Papua sulit menikmati secara baik makna keistimewaan Otsus Papua karena keberadaannya diatur oleh Undang – Undang Pemda.

 

Tumpang tindih aturan ini yang coba diselesaikan Gubernur Enembe dengan mengajukan perubahan Undang – Undang Otsus Papua dengan konsep Undang – Undang Otsus Plus. Aturan hukum baru yang akan memberikan kewenangan besar kepada Gubernur dan bupati serta walikota di Papua dalam mengelola uang dan kekuasaan untuk kepentingan seluruh orang asli Papua. Undang – Undang ini juga bukan dirancang untuk memproduksi konflik di Papua dan melanggengkannya, namun dirancang untuk mewujudkan kemerdekaan Papua yang sebenarnya, yakni kekuasaan yang besar untuk mengontrol seluruh kekayaan dan hasil bumi Papua untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua.

 

Nasib Papua ke depan sebelum berakhirnya Undang – Undang Otsus Papua sangat ditentukan oleh berlaku atau tidaknya Undang – Undang Otsus Plus. Papua menginginkan perdamain dan hidup tanpa konflik berdarah ke depan. Karena itu Papua meminta kewenangan dan  kekuasaan yang jauh lebih besar dalam konsep Undang – Undang Otsus Plus ini sebagai alar tukar politik dari rakyat Papua yang meminta merdeka dan berdaulat tetapi permitaan politik tersebut terus ditolak oleh Pemerintah Pusat. Konsep Otsus Plus Papua ituapple to apple dengan aspirasi Papua Merdeka. Marilah selesaikan konflik Papua dengan kaca mata Papua, bukan dengan kaca mata Jawa atau Jakarta. (*)

 

 

(Marinus Yaung adalah  Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih Papua)