SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Bangunan-bangunan yang telah berdiri di wilayah Kota Sentani, baik itu bangunan Ruko (Rumah toko) dan perumahan milik warga dan pengembang perumahan tanpa IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang sedang berjalan di Kabupaten Jayapura akan ditertibkan.

Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Eddy Susanto, kepada wartawan di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (16/10/2018) kemarin.

 

“Tim penertiban yang dipimpin oleh Bappenda Kabupaten Jayapura berencana dalam waktu dekat akan turun lapangan untuk menertibkan semua jenis bangunan yang tidak memiliki IMB,” tegas Eddy Susanto, kemarin.

 

Menurutnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka semua bangunan yang di bangun, baik bangunan itu sebagai rumah tinggal atau tempat untuk pengembangan usaha perumahan dan toko semuanya harus memiliki IMB.

 

 

Dikatakan, pentingnya IMB terhadap berdirinya sebuah bangunan adalah untuk memenuhi unsur kelayakan. Sebab, sebelum dikeluarkannya surat IMB, tentu akan ada kajian-kajian dari sejumlah pihak berkompeten guna memastikan layak atau tidaknya bangunan tersebut.

Eddy menjelaskan, yang akan menjadi dasar dalam kajian kelayakan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura. Jika pihak yang mengkaji menyebutkan bahwa bangunan tersebut bertentangan dengan RTRW maka tentu bangunan yang akan dibangun itu dapat di pertimbangkan untuk penerbitan surat IMB.

 

“Kami berharap supaya masyarakat Kabupaten Jayapura tetapi juga para pengembang perumahan untuk segera mengurus IMB sebelum tim penertiban turun. Tim yang akan turun bertugas menertibkan semua bangunan yang tidak ada IMB,” paparnya.

Dirinya menekankan,  untuk masyarakat atau pengembang perubahan agar dapat mematuhi segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah melaui peraturan, terutama peranturan mengenai IMB. Dengan demikian, semua bangunan yang kelak akan di bangun benar-banar memilki IMB dari pemerintah.

Pihaknya mengimbau, supaya semua pihak yang akan terkena penertiban bangunan yang tidak milki IMB untuk memberikan dukungan supaya semua proses dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan bersama dalam wujud pembangunan. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)