SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dalam waktu dekat akan menetapkan batas-batas kewilayah laut dari kampung-kampung yang berada di wilayah Pesisir Pantai Selatan baik mulai dari Kampung Ormu di Distrik Ravenira hingga Kampung Muaif di Distrik Demta.

“Penetapan batas-batas laut antara satu kampung dengan kampung yang lain perlu di lakukan, sehingga kepemilikan wilayah laut menjadi jelas. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat menjaga wilayahnya,” ujar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin (1/10/2018) lalu.

FESTIVAL TELUK TANAH MERAH (Foto Edwin Yepese Facebook)

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten dalam kebijakan pembangunan terus mendorong pihak adat untuk memperjelasan batas-batas kepemilikan tanah. Pentingnya kejelasan batas tanah untuk memperlancar perkembangan pembangunan.

Disebutkan, kendala terbesar yang kini di hadapi adalah sulitnya menentukan tanah guna melakukan pengembangan pembangunan. Semua tanah di daerah ini ada pemiliknya, hanya saja pemetaan kepemilikan belum di lakukan secara baik sehingga berdampak pada pemalangan-pemalangan terhadap sejumlah sarana publik.

Menurutnya, di darat saja pemerintah masih mengalami kendala dalam hal penentuan kepemilikan tanah, apalagi di laut.  Akibat belum adanya penentuan kepemilikan wilayah laut, banyak orang yang seenaknya saja melakukan aktivitas di laut seenaknya mulai dari Ormu hingga Demta.

“Sebenarnya laut adalah tempat mencari bagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang mendiami kawasan pesisir. Tentu, masyarakat sendiri mengetahui batas-batas, pemerintah akan hadir hanya sebagai pihak yang menfasilitasi penetapan kepemilikan wilayahan laut,” tegasnya.

Keindahan Teluk Tanah Merah, menunjukan potensi wisata dan ekonomi yang besar kedepan, sehingga harus pemerintah berdayakan semua dengan baik Namun (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

Ditambahkan, pembangunan yang akan di turunkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura ke setiap wilayah dapat dimanfaatkan secara baik. Untuk itu, perlu adanya kejelasan batas-batas tanah dan laut antara kampung-kampung yang ada di daerah ini.

“Dengan adanya kebijakan kami menurungkan sejumlah kewenangan ke tingkat distrik, kiranya ini di gunakan secara baik oleh masyarakat untuk menata pembangunan yang dimulai dari penentuan batas-batas tanah, sebab tanah menjadi sarana utama dalam pengembangan pembangunan,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)