Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat diwawancara. (Irfan /Koran Harian Pagi Papua)

Caption  : Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Pelatihan Pengawasan Dana Desa (Kampung) Bagi 9 Dewan Adat Suku (DAS), di Aula Balai Pengkajian dan Pelatihan Teknologi Pertanian (BPPTP) Papua, Yahim, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (20/9/2018) siang. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA)  – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, menegaskan, Sembilan (9) Dewan Adat Suku (DAS) harus bisa bertanggung jawab dalam pengawasan dana kampung (Desa).

 

“Dewan Adat Suku (DAS) diberi pembekalan untuk bisa bertanggungjawab dalam pengawasan dana kampung (Desa). Mengawasi dana kampung, bagaimana caranya sebentar mereka dibekali,” ujar  Bupati Mathius,  kepada wartawan usai membuka kegiatan Pelatihan Pengawasan Dana Desa bagi 9 DAS, yang berlangsung di Aula Balai Pengkajian dan Pelatihan Teknologi Pertanian (BPPTP) Papua, Yahim, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (20/9/2018) siang.

 

Dirinya menyebutkan, pengawasan dana kampung (Desa) ini juga bukanlah hal yang mudah. Tetapi, mereka harus ikut berperan dalam mengawasi dana kampung tersebut.

 

Di sisi lain, apakah anak-anak muda yang mereka sepakati untuk melakukan pengawasan atas nama mereka, atau mungkin diantara mereka ada yang mempunyai pengalaman sebelumnya di pemerintahan.

Bagi para kepala kampung, Bupati Mathius mengimbau agar Dewan Adat Suku (DAS) yang ada di Sembilan (9) wilayah adat di Kabupaten Jayapura turut dilibatkan dalam menentukan pemnafaatan dana kampung (Desa) itu. Apapun pemanfaatan dana kampung tersebut diperbolehkan sepanjang untuk hal produktif yang dapat memajukan perekonomian kampung.

“Mungkin sekarang ini mereka sudah pensiun. Hal ini bisa dimanfaatkan juga, untuk bisa dilatih guna melakukan tugas-tugas (pengawasan) itu. Yang penting dia ada di dalam struktur adat, jangan di luar struktur adat nanti dia bikin gerakan lain atau bikin susah masyarakat adat,” imbuhnya.

Karena itu, kata Bupati Mathius, dalam pembakalan ini ada pemateri dari Inspektorat, kemudian dari tim di DPMPK juga akan membekali mereka.

“Yang intinya, itu mereka harus bikin kesepakatan-kesepakatan bersama. Supaya pemerintah bisa dapat kesepakatan itu untuk menjadi bahan kebijakan di daerah ini, terutama di kampung-kampung adat. Yang paling penting, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat adat atau 9 DAS,” kata Bupati Mathius. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here