Bappenda Kab. Jayapura Gelar Sosialisasi Penanganan Piutang PBB P2

0
622
Acara pembukaan dihadiri Kepala Badan Pengelola Pendapatan (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegay, didampingi Kepala Distrik (Kadistrik) Sentani Alfons Awoitauw, S.IP, dan juga dihadiri oleh pengurus RT/RW sebanyak 20 orang se-Distrik Sentani, yang berlangsung di Aula Kantor Distrik Sentani, Kamis (6/9/2018) kemarin pagi. (Irfan/ HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) menggelar sosialisasi penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dimulai dari tanggal 6 September sampai tanggal 7 September 2018 mendatang.

Acara pembukaan dihadiri Kepala Badan Pengelola Pendapatan (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegay, didampingi Kepala Distrik (Kadistrik) Sentani Alfons Awoitauw, S.IP, dan juga dihadiri oleh pengurus RT/RW sebanyak 20 orang se-Distrik Sentani, yang berlangsung di Aula Kantor Distrik Sentani, Kamis (6/9/2018) kemarin pagi.

Sosialisasi penanganan piutang PBB-P2 yang kita lakukan hari ini (kemarin) di Distrik Sentani itu merupakan bagian dari tindaklanjut pada saat ada kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dari KPK beberapa waktu lalu di tingkat Kabupaten Jayapura, Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, dalam rilisnya yang dikirim ke wartawan harian ini, Kamis (6/9/2018) siang.

Sehingga daerah mempunyai kewajiban melaksanakan pendataan, perbaikan, penetapan besaran nilai maupun pungutan piutang PBB. Jadi, tiada kata lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari PBB-P2 ini, sambungnya.

Kemudian, pemerintah daerah melalui Bupati Jayapura telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jayapura Nomor: 188.4/22 tentang Pembentukan Tim Penanganan Piutang PBB-P2 di Wilayah Pembangunan (WP) I Kabupaten Jayapura.

Kita juga sudah punya keputusan Bupati Jayapura Nomor: 188.4/22 tentang Pembentukan Tim Penanganan Piutang PBB-P2 untuk wilayah pembangunan (WP) I Kabupaten Jayapura dan dalam schedule kita itu sudah harus ada sosialisasi. Jadi, inilah dasar hukum untuk pelaksanaan sosialisasi ini di Distrik Sentani, selanjutnya besok (hari ini) di Distrik Waibhu dan Distrik Sentani Timur secara bersamaan yang akan dilakukan oleh tim petugas, ungkapnya.

Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini, pria yang akrab disapa Theo ini mengatakan, dalam rangka memberikan pemahaman untuk nanti tugas-tugas teknis tim saat turun ke lapangan pada pekan depan.

Sehingga melalui Kepala Distrik, kita libatkan pemerintah kelurahan maupun kampung dan juga pengurus RT/RW. Tetap nanti kita himpun mereka dalam surat tugas saat bertugas di lapangan, karena mereka yang tahu warganya. Maka dalam sosialisasi tadi (kemarin) itu kita lebih banyak penekanannya kesitu, imbuhnya.

Dari pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan pemerintah kelurahan/kampung dan pengurus RT/RW dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB-P2, serta para Wajib Pajak (WP) harus taat membayar kewajibannya sebelum jatuh tempo agar tidak dikenakan denda administratif.

Kami mohon dukungan dari pemerintah kelurahan/kampung dan RT/RW, karena pemerintah kabupaten dalam hal ini Bappenda tidak bisa kerja sendiri kalau tidak ada dukungan dari mereka selaku pemerintah di tingkat bawah, untuk kita bisa dapat mencapai hasil yang maksimal, harapnya.

Sementara itu, Kepala Distrik (Kadistrik) Sentani, Alfons Awoitauw, S.IP, menyatakan, acara sosialisasi ini sangat penting karena pembangunan di daerah tidak bisa berjalan tanpa ada pajak dari masyarakat.

Kegiatan ini terkait dengan sosialisasi penanganan piutang PBB-P2 di Kabupaten Jayapura, khususnya di wilayah Distrik Sentani. Di wilayah kita ada sekitar Rp 10 miliar lebih piutang PBB-P2, maka hari ini (kemarin) kita mencoba dengan Perangkat Daerah (PD) teknis melakukan pendalaman terkait dengan pembentukan tim pemungut pajak dari sektor PBB-P2, yang pendekatannya lewat pengurus RT/RW, jelasnya.

Sebagai Kepala Distrik Sentani, Alfons Awoitauw mengapresiasi kegiatan sosialisasi penanganan piutang PBB-P2 yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Jayapura.

Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Bappenda, karena itu kita tunggu model kerja PD teknis harus modelnya seperti itu. Artinya, struktur pemerintahan inikan sudah ada, tinggal kita berdayakan mereka dan libatkan mereka dalam semua kegiatan. Dengan demikian, mereka sebagai pengurus RT/RW mempunyai aktivitas itu akan berjalan dengan sendirinya, ucap Alfons Awoitauw yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Jayapura diakhir wawancaranya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here