JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Alumnus STPDN Angkatan XII Papua, Budi Prodjonegoro Yokhu,  S.STP.,  mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat terlebih khsuus Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

 

Hal ini disampaikan terkait berbagai dinamika pembangunan dan perkembangan yang terus terjadi di Tanah Papua.

 

“ Catatan Untuk Pemerintah Pusat,  Otonomi Khusus  adalah sebuah konsensus Papua tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,  sebab otsus lahir karena kesepakatan damai antara Dewan Adat Papua (Dap), Opm, Gereja, Intelektual Papua/ Akademisi OAP,  Birokrat Yang Gamang Memilih Antara Ikut Perjuangan Papua Merdeka Atau Tetap Berada Dalam NKRI,” ujar Budi Prodjonegoro Yokhu,  S.STP., dalam sebuah surat terbuka yang disampaikan Senin, 3 September 2018.

 

Dikatakan, bahwa   Mahasiswa Papua,  Masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia, jika hari ini Otonomi Khusus (Otsus) tidak dilaksanakan secara murni  dan  konsekuen maka keberadaan otsus dipertanyakan apakah masih bisa dipertahankan papua dalam nkri atau merdeka itu merupakan pilihan jadi pemerintah pusat jangan bermain-main dengan otsus.

 

 

“Karena Otsus  pilihan bersama Papua tetap dalam NKRI, sehingga jangan ditawar – tawar dan otsus hanya garansi Papua tetap dalam bingkai NKRI,” tandasnya.

 

Budi Prodjonegoro Yokhu menegaskan, bahwa dalam pesan moral ini, disampaikan agar Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan soal  Otsus PAPUA sebagai dasar pertimbangan utama,  sebab fenomenal harí ini penggunaan gelang bendera bintang kejora Mahasiswa Baru FISIP Universitas Cenderawasih, penyidakan noken Bintang Kejora oleh aparat kepolisian adalah bagian kecil apresiasi dan kekecewaan terhadap ketidakadilan yang dirasakan.

 

“Sehingga pemerintah perlu merespon cepat apakah kebijakan yang dibuat selama ini sudah tepat atau belum, sebab pemuda dan mahasiswa adalah garda terdepan sebuah kegerakan perubahan dan penanaman ideologi,” jelasnya.

 

Dirinya menilai,  jika ketidakadilan terus berlaku, maka kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sangat mudah menanamkan ideologinya bagi generasi muda dan mahasiswa yang merasakan ketidakadilan disemua dimensi kehidupan.

 

“Biarlah Catatan ini dapat merubah pemahaman pemerintah pusat yang sudah tidak konsisten dalam menjalankan Otonomi khusus di Papua,  ketidak konsistenan pemerintah pusat ini terlihat jelas dan tidak bisa berbohong pada masyarakat yang nampak jelas dipeluk mata masyarakat penerimaan Calon Praja IPDN untuk Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

 

Diakui, ketidakadilan dan konsistenan untuk Papua yang diterima 56 orang, Orang Asli Papua (OAP) 4 Orang dan Non OAP 52 Orang, Papua Barat diterima 48 orang OAP 10 Orang dan Non OAP 38 orang.

 

“Untuk itu kami minta kepada Presiden Republik Indonesia,  Ir. Joko Widodo untuk mengevaluasi Menteri terkait yang tidak memahami roh dari Otonomi Khusus Papua yang tidak memberikan rasa keadilan bagi kami Rakyat Papua yang memilih tetap sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memegang Konsensus Bersama Bahwa Otonomi Khusus Papua Adalah Salah Satu Jalan Untuk Kami Rakyat Papua Meraih Kesejahteraan Di Negeri Tercinta Republik Indonesia,” tandasnya menegaskan sebuah realitas yang menjadi tuntutan keadilan bagi masyarakat Papua saat ini. (Eveerth Joumilena)