Penyerapan Anggaran Minim, Pemprov Papua Minta OPD Buat Laporan Fisik dan Administrasi Keuangan Harus  Sinkron

0
362
Apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin. (Erwun /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa minta agar pelaporan fisik dan administrasi keuangan, diminta sinkron dan sesuai dengan kondisi maupun wujud fisik di lapangan.

“Terutama untuk program kegiatan fisik yang besar-besar. Sebab kita sekarang memang dalam pengetatan untuk penggunaan anggaran. Sebab sejatinya setiap kegiatan pun harus dilakukan secara disiplin”.

“Makanya, perhatian ini yang harus menjadi catatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dimana, dalam hal proyek pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan,” jelas Noak di Jayapura, Senin (27/8/2018), dalam apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Noak pada kesempatan itu, menyoroti serapan anggaran pemerintah provini memasuki triwulan ke-tiga tahun anggaran 2018. Dimana untuk penyerapan anggaran masing-masing OPD saja melalui program kerjanya masih sangat minim. Terlebih khusus untuk penyelenggaraan kegiatan di triwulan kedua lalu.

“Makanya, saya mintakan agar ada peningkatan kinerja dari para kepala OPD dan ASN-nya supaya lebih dipacu lagi”.

“Sebab ini sudah triwulan ketiga. Sehingga setiap OPD harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan di instansinya masing-masing,” harap dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa mendesak Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk segera melakukan tender atau lelang proyek, mengingat tahun anggaran 2018 tinggal menyisahkan sekitar hampir lima bulan. Dengan dilakukannya tender, diharapkan penyerapan anggaran bisa meningkat.

Dia tambahkan, bila lelang proyek tak juga dilaksanakan pihaknya mengkhawatirkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua akan mengalami stagnan atau macet. Fatalnya lagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan tak bisa diserap, sehingga dana itu berpotensi dikembalikan ke kas negara. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here