Bupati Jayapura bersama Bupati Mathius Awoitauw bersama istrinya, Magdalena Luturmas Awoitauw, dalam suasana syukuran rumah jabatan. (Irfan /HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Berdasarkan data yang terhimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura, pada tahun 2018 terhitung hingga bulan Agustus 2018, kasus kekerasan pada perempuan dan anak berjumlah 17 sampai 19 kasus.

Hal tersebut dikatakan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, kepada wartawan belum lama ini, di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Di dinas pemberdayaan perempuan (DPPPA), ya mereka punya data-data mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau data mereka (DPPPA) yang ada itu ada sekitar 17 sampai 19 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan di daerah ini,” katanya.

Tapi, kita bukan bicara hal itu. Namun bagaimana ada program-program khusus juga untuk penanganan masalah-masalah kekerasan dalam keluarga terhadap perempuan dan anak, katanya lagi.

Masalah kekerasan ini merupakan permasalahan yang kompleks, karena itu perlu penanganan yang terintegrasi dari berbagai sektor.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akan merancang sebuah regulasi yaitu, Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura tentang perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan dan perlindungan terhadap anak, yang akan ditangani oleh multi sektor. Dengan adanya regulasi Perbup ini nanti, maka diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak ada lagi dan bisa ditangani oleh multi sektor.

“Oleh karena itu, tadi (kemarin) saya sarankan bahwa kedepan kita coba rancang satu peraturan (regulasi) atau Peraturan Bupati (Perbup), untuk bagaimana (masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak) ini bisa ditangani oleh multi sektor. Apalagi dengan kebijakan yang kita turunkan ke bawah (Distrik), jadi ini bisa ditangani ditingkat bawah,” ujarnya.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, ketika menerima pernyataan sikap dari sejumlah pimpinan OKP dan pimpinan gereja. (Irfan / HPP)

Bupati Mathius mengatakan, regulasi atau Perbup ini sangat penting melihat makin banyaknya kasus-kasus tersebut terjadi. Menurutnya, dengan meningkatnya kekerasan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya, maka harus ada perhatian khusus dari Pemkab Jayapura.

“Sehingga dalam waktu dekat ini tim akan menyiapkan regulasinya, kemudian regulasi itu di konsultasi publik kan oleh semua pihak dan kita buat kesepakatan, untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Sebenarnya kita sudah jalan dan sudah mulai ada perubahan-perubahan, misalnya dengan membuat peraturan pelarangan Miras dan data dari Kepolisian juga ada bahwa masalah KDRT sudah mulai menurun,” imbuhnya.

“Namun kita harus kawal terus mengenai kebijakan-kebijakan itu. Tapi, juga untuk memastikan di setiap kampung dan kelurahan ini ada database yang baik, agar setiap saat itu kita bisa update perkembangannya. Jadi, 17 sampai 19 data kekerasan itu yang ada di DPPPA yang masuk dari beberapa sektor di Kabupaten Jayapura dan mudah-mudahan tidak tertinggi di provinsi ini,” sambung Mathius.

Dikatakannya, isu kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai masalah individu, padahal saat ini permasalahan kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi masalah global. Sehingga, regulasi ini diharapkan dapat melindungi hak perempuan dari kekerasan.

Ketua MUI Papua, Toni Wanggai bersama Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat menghadiri pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. di SMK YPKP Sentani, Selasa (20/3/2018) pagi.

Dan upaya pencegahan supaya tidak terjadi lagi kekerasan termasuk pemaksaan dan perampasan kemerdekaan kaum perempuan yang ada di Bumi Khenambay Umbay boleh berlega hati, terutama yang sering mengalami kekerasan dari pasangan atau suaminya. Kurun waktu tidak lama lagi, Kabupaten Jayapura bakal punya regulasi atau Perbup Perlindungan Hak Perempuan dari tindak kekerasan yang akan ditangani oleh multi sektor yang saat ini regulasinya sedamng disiapkan oleh tim.

Mathius Awoitauw berharap, adanya regulasi tersebut, maka diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terminimalisir serta dapat ditangani oleh multi sektor.

“Regulasi atau Perbup ini dipandang penting dalam menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Terutama di Kabupaten Jayapura termasuk kasus yang sering terjadi,” sebutnya.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si., saat diwawancara. (Irfan)

Ditambahkan, upaya yang dilakukan dalam bentuk perhatian dan memberikan rasa aman, nyaman dari Pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap warganya.

Jadi, ini salah satu bentuk pelayanan juga pada masyarakat dari Pemerintahnya.  Diharapkan kasus yang terjadi tiap tahunnya bisa diminimalisir, ungkapnya mengakhiri perbincangan. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua))