Pemkab Yahukimo Akui  Terhambat Jaringan Terapkan Sistem E-Government

0
324

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan e-Government.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Tarully
Maniagasi kepada wartawan saat mengikuti monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8/2018).

“Untuk mengoptimalkan penerapan sistem berbasis elektronik ini,
tentunya kita membutuhkan jaringan,” kata Tarully Maniagasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Tarully Maniagasi, pihaknya telah membangun insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Tentunya kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring,” ujarnya.

Namun diperkirakan ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi, tentunya hal ini juga belum belum bisa mensuport sistem pemerintahan berasis eletronik.

untuk dapat mengimplementasikan sistem pemerintahaaan berbasis elektronik tersebut, pemerintah kabupaten yahukimo mengambil langkah-langkah untuk menyediakan jaringannya sendiri.

Dimana jaringan ini diharapkan dapat mengkoneksikan atau
mengintegrasikan semua permasalahan yang akan di selenggarakan tahun anggaran 2019 termasuk di dalamnya pengadaannya barang dan jasa.

“Oleh sebab itu, untuk penerapan pemerintahan berbasis elektronik,
kominfo dituntut menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi semua
perangkat atau identitas yang berbasis elektronik,” terangnya.
Sejauh ini pemerintah Yahukimo saat ini sudah membangun komunikasi dengan kominfo pusat maupun provinsi, dengan harapan tahun ini bisa memperoleh beberapa visard.

“Visard ini kami pastikan akan digunakan beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung,” ucapnya.

Namun demikian, kedepan sistem pemerintahan berbasis elektronik tetap akan dilaksanakan di semua kabupaten, salah satunya di kabupaten Yahukimo Provinsi  Papua. (Berti Pahabol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here