Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, saat melakukan diskusi dan Tanya jawab dengan masyarakat serta tokoh adat di Balai Kampung Woslay, Distrik Senggi, Jumat (25/5/2018). (Arif/HPP)

Meski Ortu tak Punya Akte Nikah, Bisa Menggunakan SKTJM

KEEROM (LINTAS  PAPUA) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Johanis Tawa, SAg, mengemukakan, bahwa  saat ini anak-anak di Keerom akan lebih mudah untuk mendapatkan akte lahir. Meskipun kedua orang tua sang anak belum memiliki akte nikah.

Hal ini menurut Kadis Dukcapil bahwa sesuai kebijakan nasional yang juga dilaksanakan di Keerom, bahwa hak-hak anak di Indonesia untuk memiliki identitasnya yaitu akte kelahiran harus dipenuhi negara. Maka jangan karena orang tua mereka tak memiliki akte nikah bisa membuat anak-anak kehilangan haknya.

‘’Akte yang baru kami terbitkan dengan system ini baru kita mulai dan bekerjasama dengan forum anak Keerom serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil kita terbitkan 210 anak. Yang mana 10 diantaranya diserahkan secara simbolis oleh Bupati Keerom, dan lainnya kita titipkan di kepala-kepala kampung,’’ungkapnya kepada HPP, belum lama ini.

Dia menyebutkan bahwa anak-anak di Keerom terutama yang orang tuanya beragama Kristen terutama OAP banyak yang belum memiliki akte nikah. Hal inilah yang membuat kendala bagi Dukcapikl untuk menerbitkan akte lahir bagi sang anak.

‘’Kalau yang beragama Islam soal nikah ini diurus oleh KUA maka di Kristen nikah ini adalah dilakukan pihak agama selanjutnya dilaporkan ke Dukcapil untuk dicatatkan negara. Nah inilah yang jadi masalah karena kami dari Dukcapil untuk menerbitkan akte lahir harus ada dasar hukumnya, yaitu akte nikah. Namun inlah yang sekarang ada jalan keluarnya melalui SKTJM yang diterbitkan kemendagri,’’paparnya.

Ia menjelaskan bahwa SKTJM atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Menikah adalah surat yang formatnya dikeluarkan pemerintah dan dicetak oleh OPD terkait dan diisi serta ditandatangani oleh penjamin atau penangungjawab pasangan yang dimaksud.

‘’Penanggungjawab SKTJM atau pasangan yang belum punya surat nikah ini adalah orang yang bertanggungjawab atas pasangan tersebut, bisa orang tua mereka, atau kepala suku mereka atau ondoafi diatas mereka. Artinya mereka yang tahu jelas dan bertanggungjawab atas pasangan tersebut,’’lanjutnya.

Dijelaskan dengan SKTJM ini maka hak anak-anak bisa dipenuhi oleh negara dalam hal akte lahir. ‘’ini adalah kebijakan nasional untuk anak usia 0 tahun – 18 tahun, berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia dan biayanya gratis. (Arif / Koran Harian Pagi Papua)