DPRD Kabupaten Jayapura Gelar Sidang APBD Perubahan 2018

0
243
Wakil Bupati Jayaputra bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura dalam sidang APBD Perubahan. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA)  – DPRD Kabupaten Jayapura menggelar sidang APBD Perubahan 2018 dalam rapat paripurna III masa sidang II yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (10/8/2018) lalu.

 

Sidang dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Turut hadir Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Giri Wijayantoro, Sekda Kabupaten Jayapura Drs. Yerry F. Dien, M.Si, beserta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.

 

Waket Korneles Yanuaring kepada wartawan usai pembukaan sidang APBD Perubahan 2018, Jumat (10/8/2018) siang lalu mengatakan, agenda dalam sidang paripurna III masa sidang II yang membahas APBD Perubahan 2018 ini adalah pendapatan, pembelanjaan dan juga pembiayaan.

 

“Ya, sidang Perubahan APBD kali inikan ada tiga hal yang kita bahas yaitu, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tetapi, biasanya dalam Perubahan APBD ini kita lebih banyak fokus, yang kita bahas itu ada sejumlah kegiatan yang sudah dikerjakan. Namun belum bisa dibayarkan itu dianggarkan kembali biasanya di dalam Perubahan APBD. Ada juga kegiatan yang tidak dikerjakan tahun sebelumnya itu dianggarkan kembali di Perubahan untuk dikerjakan, katanya.

Kemungkinan juga ada penghematan-penghematan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ada uangnya namun belum digunakan. Atau juga ada pendapatan yang masuk selama semester pertama di tahun ini yang sudah ada uangnya, tetapi belum bisa digunakan, maka dianggarkan di Perubahan namun dalam jumlah yang tidak terlalu besar, sambung Waket Korneles.

Untuk itu, Korneles menyampaikan, terkait juga adanya transfer anggaran yang masuk, namun belum dibayarkan dan juga belum masuk di dalam APBD Induk itu dianggarkan di APBD Perubahan dan langsung dibayarkan.

Jadi semua itu tidak terlalu besar juga. Mungkin kegiatan fisik hanya berskala mikro atau kecil karena dananya terbatas. Kita akan bahas itu dan mudah-mudahan bisa menjadi yang tercepat di Provinsi Papua. Serta di tanggal 27 Agustus 2018 nanti kita sudah bisa ketok palu Perubahan APBD 2018, sebutnya.

Atas nama pimpinan dan juga segenap anggota DPRD, pihaknya mengharapkan penyerapan-penyerapan anggaran di APBD induk itu secepatnya harus dilakukan. Apalagi inikan sudah enam bulan (semester) pertama, maka penyerapan anggaran di semua Perangkat Daerah (PD) sudah harus dikerjakan.

Kita khawatir jangan sampai sudah masuk dalam Perubahan APBD, kemudian kegiatan-kegiatan di APBD induk itu masih ada yang terbengkalai atau masih ada yang belum terserap anggarannya. Itu juga bisa menjadi SILPA untuk tahun anggaran berikutnya. Karena tidak dikerjakan tahun ini, maka terpaksa harus dianggarkan kembali. Kita harapkan pemerintah bisa lebih serius lagi, penyerapan anggaran di semua PD bisa mempercepat proses kegiatannya, harapnya. (Irfan / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)