Yan Christian Warinussy : Perlu Ada “Gugatan Hukum” atas New York Agreement

0
478
Yan Christian Warinussy, kini sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Pernah meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM" (Foto Pribadi)

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua saya memandang perlunya dilakukan langkah hukum oleh rakyat Papua dalam mempersoalkan implementasi Perjanjian New York (New York Agreement) tanggal 15 Agustus 1962 yang tidak sesuai danq cenderung merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut amanat Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disadur dari Burgelijk Wetboek (Kitab Hukum perdata Belanda dahulu).

 

Berkenaan dengan peringatan 56 tahun ditanda tanganinya Perjanjian New York tersebut oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda untuk kemudian menjadi dasar hukum “peralihan” administrasi pemerintahan di atas Tanah Papua dari Belanda kepada Indonesia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

 

Maka adalah penting saat ini untuk memulai langkah hukum tersebut dengan mempersoalkan aspek-aspek implementasi dari isi beberapa pasal krusial dan urgen dari Perjanjian tersebut yang dalam prakteknya nyata-nyata tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip internasional.

Misalnya mengenai model praktek pengambilan wakil-wakil rakyat Papua dalam pemilihan bebas (act of free choice) waktu itu yang berjumlah 1.025 orang dari jumlah penduduk Papua saat itu (1969) sebanyak 800.000 jiwa?

Kemudian mengenai cara-cara indoktrinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui keterlibatan TNI dan Polri dengan cara “karantina” dan atau “pengasingan” para wakil-wakil rakyat Papua di sejumlah barak-barak atau tangsi militer beberapa minggu sebelum dilakukannya tindakan pilihan bebas tersebut?

Juga adanya tindakan kekerasan bahkan dugaan pelanggaran HAM yang Berat terahdap warga sipil Orang Asli Papua (OAP) yang melakukan aksi-aksi damai penolakan cara pemilihan dengan sistem perwakilan yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tersebut secara sadis dan cenderung sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

 

Langkah hukum yang saya usulkan disini adalah sebuah konstruksi pemikiran alternatif yang perlu didorong dan diperdebatkan secara ilmiah guna mencari formula dan kerangka dalam melakukan agenda pelurusan sejarah yang selama ini menjadi kritikan dan desakan dari mayoritas rakyat Papua.

Hal ini mengemuka sejak penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua tahun 1999 hingga Kongres Papua II Mei-Juni 2000 di Jayapura dan kemudian digunakan sebagai bahan penting oleh para pembuat undang undang (wetgever) di Jakarta dan Papua.

 

Yaitu dalam merumuskan langkah pelaksanaan klarifikasi sejarah dalam rumusan pasal 46 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

 

Langkah hukum terhadap implementasi New York Agreement ini menurut saya sangat perlu diambil di dalam wilayah hukum Indonesia sekarang ini, selain langkah-langkah hukum yang sudah dan sedang ditempuh oleh berbagai elemen politik rakyat Papua dengan menempuh proses di tingkat internasional, termasuk di Negeri Belanda sekalipun.

 

 

 

Peace, Minggu, 12 Agustus 2018

 

 

Yan Christian Warinussy

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Pernah meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “