Pemkab Keerom Dapat Pendampingan Pengisian e-LHKPN

0
84
Sekretaris Daerah (Sekda) Keerom, Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM, (Arif /HPP)

KEEROM (LINTAS PAPUA)  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Keerom, Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM, mengemukakan bahwa sesuai dengan ketentuan maka pejabat publik dan pejabat penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mengisi LHKPN yang tahun 2018 ini memggunakan sistem elektronik atau kini e-LHKPN.

‘’Pengisian e-LHKPN ini tentunya tak mudah, secara elektronik tentunya akan dipengaruhi dengan sinyal telekomunikasi dan lainnya. Sementara dari sisi administrasi fisik tentunya perlu kelengkapan berkas baik menyangkut hukum dan lainnya yang harus disampaikan, tentunya semua ini hal yang tak mudah,’’ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Hal tersebut, menurutnya sesuai dengan semangat dan mengacu kepada Peraturan KPK no 7 tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN, Surat Edaran Man Pan dan RB no 5 tahun 2012  tentang kewajiban, penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN oleh pejabat dan lembaga pemerintah. Juga Perbup dan SK Bupati Keerom yang terkait hal tersebut.

Maka, Sekda Keerom menyampaikan sangat bersyukur dan mengapresiasi atas kesediaan KPU untuk melakukan pendampingan kepada Pemkab Keerom terkait pendaftaran dam pengisian e-LHKPN yang membutuhkan tenaga yang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat yang mengisi e-LHKPN.

‘’Pada hari Kamis (9/8), KPK RI melalui pejabat berwenangnya yaitu pak Andika bersama timnya datang ke Keerom dan melakukan pendampingan ke Pemkab Keerom dan unsur legislative, juag seluruh pimpinan OPD dan DPRD beserta anggota kecuali ketua DPRD yang sedang melaksanakan ibadah Haji,’’lanjutnya.

Dijelaskan pada kesempatan tersebut KPK menyampaikan tujuan dilaksanakannya pendampingan pengisian e-LHKPN. Dari arahan tersebut, seluruh komponen penyelenggara negara wajib mengikuti dan mengisi e-LHKPN.

‘’Untuk kita di Keerom sebanyak 37 orang di Eselon II Pemkab Keerom mengikuti kegiatan ini, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Keerom sebanyak 20 orang sehingga total 57 orang. Sementara untuk registrasi ada 50 orang yaitu anggota DPRD dan OPD. Sementara untuk pengisian, KPK akan melatih 5 tenaga admin dari Inspektrorat, Setda Keerom dan Sekwan DPRD Keerom, mereka inilah yang nantinya akan membantu pengisian e-LHKPN,’’pungkasnya. . (Arif / Koran Harian Pagi Papua