Bupati Jayapura  Komitmen dan Konsisten Lindungi Tanah Dan Masyarakat Adat

0
121
Tampak Tarian Papua dalam Festival Muda Khenambai Umbai. Festival dimulai dengan deklarasi Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2018 untuk tiga kategori asli dari Kabupaten Jayapura yakni, Kampung Adat Terpopuler (Desa atau Kampung Yokiwa), Cinderamata Terpopuler (Lukisan Kulit Kayu) dan Ekowisata Terpopuler (Cenderawasih Nimbokrang), yang dilakukan oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, bersama sejumlah pejabat daerah. (Irfan / HPP)
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, saat melantik kepala Kampung. (Irfan /HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura konsisten untuk tanah dan juga melindungi masyarakat adat di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura meliputi sembilan (9) Wilayah Adat yang terbagi ke dalam Dewan Adat Suku  (DAS).

“Dalam kebijakan kami selaku kepala daerah, ruang bagi masyarakat adat telah kami berikan dan masyarakat adat telah memanfaatkan ruang tersebut. Sehingga eksistensi adat di Kabupaten Jayapura sangat terasa,” kata Bupati Mathius saat menghadiri Hari Masyarakat Adat Sedunia di Jakarta, Kamis (9/8/2018) lalu.

Selain itu, dirinya meyakinkan kepada seluruh masyarakat adat nusantara yang menghadiri acara tersebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan perlindungan bagi tanah dan masyarakat adat itu telah di buktikan dengan adanya komitmen kebangkitan masyarakat adat atau KMA, yang telah dibuat antara pemerintah daerah bersama masyarakat adat di Bumi Khenambay Umbay.

enurut Mathius, pemerintah selalu berupaya memperhatikan masyarakat dan wilayah adat. Pemerintah mendorong distrik dan kampung, untuk mengelola kampung adat.

Dalam kampung adat terpampang keaslian budaya dan ciri khas masyarakat setempat, yang menjalankan semua program pembangunan berlandasankan nilai-nilai kearifan lokal.

 

Pihaknya mendorong agar pemerintahan kampung di kelola secara adat, baik secara sistem sosial, pembagian  tugas dalam struktur sosial, pemetaan wilayah adat dan lain-lain.

Dengan demikian, semangat kebangkitan masyarakat adat yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

 

 

“Kami di Jayapura, kampung-kampung masyarakat adat rata-rata terdiri dari  lima kepala suku. Maka apabila di buat kelompok tani atau kelompok sosial apa pun berdasarkan marga dapat berjalan dengan baik sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan kampung adat,” tukasnya.

 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  (AMAN) mengapresiasi pernyataan dan juga kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura.

Sekretaris Jendral AMAN, Rukka Sombolinggi mengajak,  pemerintah daerah lain dapat merumuskan kebijakan seperti Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memberikan ruang bagi masyarakat adat.

Selain itu, dirinya juga meminta, semua pihak untuk turut membantu mempertahankan dan melindungi wilayah adat, karena termasuk fondasi utama kemandirian dan kedaulatan suatu bangsa dan mewujudkan cita-cita bersama membangun bangsa ini.

“Selama ini wilayah adat tanah, hutan, dan laut menjadi sumber pangan bagi masyarakat adat dan juga masyarakat di suatu daerah sehingga perlu mendapat perlindungan. Sebagai sumber pangan masyarakat adat, maka akses dan kepemilikan terhadap wilayah adat yang merupakan sumber kehidupan mereka harus dilindungi dan dijaga, termasuk melalui Undang-Undang tentang Masyarakat Adat,” paparnya.

 

Dirinya menambahkan,  jika wilayah adat dirampas maka fondasi kemandirian dan kedaulatan pangan akan goyah. Keprihatinan terhadap ancaman dirampasnya wilayah masyarakat adat berdampak terhadap eksisten masyarakat adat di waktu mendatang. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)