Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Sosialisasikan Perpres 88

0
609
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, ketika memberikan arahan pada pembukaan Sosialisasi Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, di Hotel HireX, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (6/8/2018) pagi. (Irfan / HPP)
Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Yan Yap L. Ormuseray menjelaskan, bahwa sosialisasi ini merupakan tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Tampak saat foto bersama usai kegiatan. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reformasi agraria (Tora), Senin (6/8/2018) siang.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kehutanan dan Konservasi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Papua serta Tim Inventarisasi dan Verifikasi selama sehari di Hotel HoreX, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sosialisasi itu juga dihadiri para kepala kampung beserta perangkat kampung, para kepala distrik beserta staf, para pemuka adat (Ondoafi) dan kepala suku yang ada di sembilan (9) Distrik di Kabupaten Jayapura.

Antusiasi masyarakat adat melalui tokoh-tokoh adat, pemerintah kampung dan distrik dari sembilan (9) Distrik mengikuti kegiatan sosialisasi cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah kehadiran sangat banyak sesuai surat yang di keluarkan oleh pihak penyelenggara walaupun tidak sepenuhnya hadir mengikuti sosialisasi tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Yan Yap L. Ormuseray menjelaskan, bahwa sosialisasi ini merupakan tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Lanjut kata Yan Ormuseray, ada tiga (3) aspek penting yang dibahas dalam sosialisasi yaitu, aspek redistribusi, aspek legalitas dan aspek akses.

Redistribusi ini dimaksudkan karena tidak adanya keseimbangan kepemilikan tanah, sehingga dalam Nawa Cita Presiden yang di sebut tanah untuk rakat. Artinya, tanah yang dimilki oleh pemilik tertentu yang luasannya sangat besar dapat di disitribusikan kepada rakyat, sebut Yan Ormuseray yang juga bagian dari Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaiaan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Selain itu, dirinya menyebutkan, aspek kedua atau aspek legalitas adalah tanah-tanah, yang didistribusikan kepada masyarakat secara hukum harus mempunyai legalitas dengan mensertifikatkan tanah yang dimilki oleh masyarakat melalui aspek redistribusi.

Kemudian apsek yang ketiga adalah aspek akses yakni, akses legal itu bagaimana supaya masyarakat memiliki akses untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan tanah, guna kepentingan kesejahteraan seperti untuk usaha pertanian, perkebunan dan usaha-usaha lain sebagainya, paparnya.

Untuk itu, Yan Ormuseray mengharapkan, usai kegiatan sosialisasi ini maka peserta kembali ke distrik masing-masing dan menyampaikan kepada masyarakat lainnya, sehingga tanah dan hutan yang dimiliki pemilik ulayat tidak di jual atau di rambah hutan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat.

Tujuan dari program ini adalah menyelesaikan penguasaan tanah masyarakat untuk dikeluarkan dari kawasan pengelolaan hutan. Itu dibuktikan dengan masa penguasaan tanah selama 20 tahun oleh masyarakat. Jadi, setelah mengikuti sosialisasi, kepala kampung dan kepala distrik serta pemangku adat harus menyampaikan kepada masyarakat atau pemilik ulayat untuk tidak menjual tanah dan hutannya, harap Yan Yap L. Ormuseray. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here