Suara Jelang Pilpres dari Papua, Jusuf Kalla Diminta legowo Berikan Kesempatan Lainnya

0
481
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran terkait menggelar rapat terbatas mengenai perkembangan persiapan Asian Games 2018. Rapat terbatas kali ini merupakan rapat ke-11 yang secara khusus membahas hal itu. (Biro Pers Setpres)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Sekretaris Partai Golkar Kota Jayapura, Hadirat Zega menilai Wapres Jusuf Kalla mesti legowo dan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk mendampingi Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Sikap Jusuf Kalla yang masih ngotot ingin menjadi calon wakil presiden, dikhawatirkan berpeluang memutus regenerasi kepemipinan di Indonesia. Apalagi jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu.

”Jika ingin Indonesia menjadi baik, berikanlah kesempatan bagi anak muda, berikan mereka ruang politiknya. Pak JK bisa jadi penasehat negara saja, berikanlah kesempatan kaum muda,” tegas Zega dalam diskusi publik bersama mahasiswa, wartawan dan akademisi di Jayapura, Jumat (3/8) yang digelar komunitas @TentangGolkar.

Hadirat Zega ada banyak sosok wakil presiden yang pas dengan prinsip kerja nyata Jokowi, salah satunya Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

“Sosok airlangga hartarto politisi yang tenang, lahir ke dunia politik bukan karena sebuah warisan. Dengan karakter dan background dari kalangan professional bahkan dirinya siap melanjutkan program kerja nyata Jokowi,” jelasnya.

Sementara Edward Kocu selaku pengamat politik dan Dosen FISIP Universitas Cenderawasih Jayapura juga berpandangan serupa. Dalam sesi diskusi dia menilai bahwa Indonesia sedang mengalami regenerasi politik yang luar biasa. Hal itu, dapat dilihat dari kemunculan sosok-sosok baru yang muncul di level provinsi dan nasional.

”Bagi saya seorang Airlangga Hartarto bisa menjadi sosok cawapres pendamping Jokowi yang paling kuat melalui track record yang bersih. Ketua Umum Golkar ini muncul sebagai hasil regenerasi politik yang baik di Indonesia,” ucap Edward.

Sementara terkait gugatan Partai Perindo terhadap UU No.7 Tahun 2017 soal masa jabatan cawapres dengan pihak terkait Jusuf Kalla, dirinya menyesalkan hal tersebut karena justru akan mengembalikan Indonesia pada kemunduran secara politik, serta berpotensi mengikis ruang politik anak muda.

”Sebagai pemerhati demokrasi, jika  UU No.17 Tahun 2017 didorong dan dikabulkan MK maka dampaknya akan menjalar ke wilayah daerah dan ini seperti set back ke pemerintahan orde baru, bahkan mendorong kea arah politik dinasti, ini mengikis demokrasi kita,” keluhnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here