Diskominfo Gelar Evaluasi SPBE dan Sosialisasi Pembentukan PPID

0
366
Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Eddy Susanto (tengah), didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Ir. H. Sambodo Samiyana, M.Si, (kanan) dan Komisioner KIP Provinsi Papua (kiri) ketika memberikan arahan pada pembukaan sosialisasi pembentukan PPID dan evaluasi SPBE, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (31/7/2018) pagi, (Irfan/HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar sosialisais pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (31/7/2018) pagi.

Selain menggelar kegiatan sosialisasi PPID, Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura juga menggelar evaluasi SPBE (System Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Eddi Susanto didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Ir. H. Sambodo Samiyana, M.Si.

Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Eddi Susanto mengungkapkan, informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan juga lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pubik guna ketahanan nasional.

“Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dispendukcapil Kabupaten Jayapura ketika dikonfirmasi wartawan usai membuka kegiatan evaluasi SPBE dan sosialisasi pembentukan PPID.

Selain itu, Eddy Susanto mengatakan, bahwa sekarang ini sistem pengelolaan pemerintahan sudah didorong pada sistem elektronik, maka sudah seharusnya Kabupaten Jayapura itu melakukan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tersebut.

“SPBE ini biasa disebut dengan e-Government, sehingga nanti apa yang dilakukan dengan sistem elektronik ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau telah ditetapkan,” katanya.

Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 5 tahun 2018, tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Karena itu, kata Eddy, SPBE ini sudah menjadi semacam tuntutan atau suatu keharusan dari pemerintah daerah, maka pengelolaan informasinya juga sebaiknya pemerintah daerah harus membentuk PPID

“Nah PPID inilah yang akan mengelola, mana informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat (publik). Sehingga publik nantinya bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga dengan pengaduan-pengaduan masyarakat bisa ditangani serta ditindaklanjuti dengan baik,” jelas Eddy Susanto yang pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Ir. H Sambodo Samiyana, M.Si, mengaku, dalam kegiatan rapat pertemuan yang dilakukan pihaknya ini ada dua agenda yang dibahas, yakni evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Jadi, kegiatan ini ada dua agenda yang kita satukan dengan mengundang para sekretaris dan semua Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkab Jayapura. Kita membahas tentang evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditingkat Kabupaten Jayapura,” jelasnya. (Irfan / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here