Besok Pengusaha Yalimo Aksi Damai, Minta Perhatian Serius Gubernur Papua dan PU

0
961
Sejumlah Pengusaha Asli Papua yang siap meminta perhatian Pemerintah Provinsi Papua untuk libatkan anak - anak asli daerah dalam pelaksanaan proyek. Tampak Suasana Jumpa Pers bersama di Jayapura, Rabu (18/7/2018). (Eveerth Joumilena /HPP)
Suasana Jumpa Pers Masyarakat Adat dan Pengusaha. (Eveerth /HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Sejumlajh Pengusaha asli Kabupaten Yalimo hari ini berencana melakukan aksi damai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, karena dinilai tidak memberikan kesempatan kepada pengusaha asli daerah Yalimo untuk mengerjakan proyek – proyek di daerah tersebut.

 

Hal ini disampaikan Ketua BPC HIPMI Kabupaten Yalimo, Anis Dabi kepada media, di Jayapura, Rabu (18/7/2018), sekaligus menjelaskan, bahwa terkait masalah proyek – proyek provinsi dan nasional yang turun ke Yalimo tidak pernah melibatkan anak asli daerah.

“Kami sangat kecewa, karena tidak pernah melibatkan anak daeraha, terutama kami melihat dikondisi dia lapanan, banyak kegiatan di daerah, namun dari sisi alat berat dan lainnya, namun selama ini tidak dilibatkan dan semua diambil oleh orang lain,” ujar Anis Dabi.

Dikatakan, bahwa sebagai anak daerah kami siap kerja, sehingga pemerintah harus bisa memperhatikan dan berikan kesempatan anak daerah bekerja.

“Sejak saya dilantik 2017 hingga saat ini masih saja mengalami masalah hal ini, belum ada keberpihakan yang jelas, padahal seharusnya bisa merangkul anak – anak daerah,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa dirinya sebagai pengusaha juga tentunya memiliki alat – alat yang siap digunakan.

“Namun sangat disayangkan, karena semua kegiatan, justru diambil alih oleh pengusaha lain dan daria luar Papua,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua HIPMI Wilayah Lapago Kabupaten Yahukimo, Onesimus Heluka menuturkan, bahwa pihanya sangat kecewa tidak dilibatkan, padaha semua proses tender dan pelelangan sudah diikuti, namjun kenapa tidak dilibatkan.

 

“jangan orang lian datang dan masuk, padahal kami anak daerah hanya jadi penonton, Pemerintah Provinsi Papua harus bisa memberikan keberpihakan yang jelas kepada pengusah asli Papua,” pesannya.

Ditegaskan,  bahwa pihaknya bisa kalah mungki dan tidak masalah jika semua proses dilallui, namun disayangkan dalam proses justru tidak bisa ikut, tentunya tidak menghargai anak – anak pengusaha asali daerah.

“Kami punya alat berat ada, sementara yang kerja juga menyewa alat berat dari luar, sehingga hal ini tidak seharusnya terjadi,” katanya.

Menyikapi hal ini, Mewakili Masyarakat Adat Lapago, Lemok Mabel pertegas dari apa yang disampaiakn, yakni perlu ad akeberpihakan kepada anak – anak daerah.

“Dalam hall ini ada organisasi – organiasasi anak – anak Papua, sehingga perlu bagaimana diakomodir oleh pemerintah daerah,” tuturnya..

Disampaikan, dalam hal prosedur dalam hal pelelangan dan tender, namun dibatasi dalam hal pemenangan.

“Apalagi saya dengar sudha ikut, namun kenapa ditolak, padahal dari dari teman pengusaha lain alat – alatnya disewa, sehingga kami kecewa,” tandasnya.

 

“Sehingga kalau terjadi penolakan di lapangan, adalah wajar, sehingga kalaiu ada pemalangan ini wajar bisa saja terjadi , karena menuntut hak mereka, sebab itu, secara kbhuss untuk Yalimo kalau bisa dbatalkan, karena tidak libatkan,” tegasnya.

Ditambahkan, bahwa pihaknya percayakan anak – anak pengusaha, tidak bisa intervensi kedalam pemerintahan, namun akan menjaga dimasyarakat siapa yang bekerja.

“Sebab itu, pihak pemerintah PU dan Gubernur Papua, agar bisa mengakomodir anak  – anak kami Papua,” pintanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here