DPRD Kab.  Jayapura Nilai Pemda Lambat  Tetapkan Jumlah Penduduk 

0
429
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, yang menilai Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat terlambat dalam memasukkan data jumlah penduduk ke Kemendagri. (Irfan /HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – DPRD Kabupaten Jayapura menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura terlambat menetapkan data jumlah penduduk Kabupaten Jayapura ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

 

 

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua  II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, yang menilai Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat terlambat dalam memasukkan data jumlah penduduk ke Kemendagri.

 

 

Karena keterlambatan penetapan data jumlah penduduk ini akan berdampak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang, yang rencananya akan ada penambahan 5 kursi di DPRD Kabupaten Jayapura yakni, dari 25 kursi menjadi 30 kursi. Akibat jumlah penduduk di Kabuapten Jayapura semakin meningkat.

 

 

“Secara faktual jumlah penduduk kita sudah kurang lebih mencapai 200 ribu dan juga jumlah pemilih kita semakin bertambah. Oleh karena itu, dengan peningkatan ini secara ideal harus ada penambahan kursi di DPRD Kabupaten Jayapura,” ujar Korneles Yanuaring , kepada wartawan saat ditemui di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (10/7/2018) siang.

 

 

“Namun karena keterlambatan menginput data penduduk, maka Pileg 2019 nanti kita masih tetap 24 kursi. Padahal secara ideal atau sesuai aturan itu ada penambahan kursi menjadi 30 kursi,” sambung Waket Korneles.

 

Keterlambatan menginput data jumlah penduduk ini, kata Waket Korneles karena pada saat itu ada Pilkada Kabupaten Jayapura, sehinga secara otomatis data tidak boleh dirubah.

 

 

“Sehingga kita terhenti untuk menginput data. Jadi saat terhenti itu, pada waktu pengumpulan data penduduk ke Kemendagri itu tepat berhakir atau secara perundang- udangan telah berhenti. Padahal seharusnya pengumpulan itu pada bulan Desember 2017 lalu,” ucapnya.

 

 

“Oleh karena itu, kita terlambat menetapkan jumla data penduduk,” akunya.

 

 

Korneles mengakui, dalam menyikapi hal itu, maka pihaknya bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabuapten Jayapura, telah berusaha menemui pihak bersangkutan namun terlambat.

 

“Jadi kami dari DPR bersama-sama dengan Dispendukcapil menemui pihak Kemendagri RI dan KPU RI, tetapi kita terlambat. Sehingga saat ini kita masih menggunakan data lama. Artinya, pad Pemilihan Legislatif 2019 nanti di Kabupaten Jayapura tidak ada lgi penambahan kursi karena kita masih tetap di 25 kursi,” pungkasnya

 

Dirinya berharap, bahwa semoga hal ini tidak  dapat terulang kembali di periode berikutnya, dan juga melalui hal ini somoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi pihak instasi terkait di lingkup Pemkab Jayapura. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here