JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Paniai dinyatakan ditunda. Sementara, Pencoblosan untuk gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tetap dilaksanakan, sesuai  agenda nasional yakni Pilkada Serentak 27 Juni 2018 di seluruh Indonesia.

Ditundanya pelaksanaan Pilkada itu berdasarkan surat pernyataan dari Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi yang mengambil alih tugas ketua KPU Paniai. Keputusan itu dinyatakan dengan surat Kapolres Paniai nomor : 187/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati Paniai tahun 2018 ditunda dengan alasan keamanan. Selanjutnya, KPU Provinsi Papua tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Komisi Pemihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemiliu Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Diketahui, keempat Pasangan Calon (Paslon) bupati/wakil bupati Kabupaten Paniai periode 2018-2023 yang gugur baik dari jalur Parpol dan jalur perseorangan Pilkada Kabupaten Paniai menyatakan sikap bahwa Pilkada Paniai ditunda. Sementara, Pemilihan Gubernur Papua tetap berjalan.

“Saya dan masyarakat Kabupaten Paniai berkomitmen Pilkada Kabupaten Paniai harus ditunda sambil menungggu SK 76 dan 77 sebagaimana KPU Provinsi Papua memberhentikan KPU Paniai secara tertulis oleh KPU Papua,” ungkap Yehuda Gobai, Rabu (27/6) pagi, yamg juga merupakan salah satu Paslon bupati Kabupaten Paniai jalur perseorangan yang dinyatakan gugur berdasarkan putusan KPU Paniai.

Menurutnya,  KPU Papua mengintervensi kerja KPU Paniai. Apalagi mengeluarkan  SK 76 dan 77 tentang  PAW KPU Paniai. Ia menilai tindakan itu telah menyalahi aturan UU KPU dan Kode Etik KPU.

“KPU Papua harus bertanggungajawab terhadap tindakannya. Karena masyarakat Kabupaten Paniai dan penanggunggjawab PPD, PPS dan KPPS angkat tangan. KPU Papua sendiri melakukannya. KPU Paniai tidak ada tanggungjawab pada Pilkada dan Pilgub itu,” tandasnya.

Sementara itu, Paslon Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi dari jalur perseorangan mengharapkan, masyarakat Paniai tidak boleh melakukan kekerasan terhadap penyelenggara negara. Ia berharap, perluadanya upaya serta tindakan yang dewasa dalam menangani Pilkada Paniai agar berjalan dengan aman dan damai.

“Masyarakat harus tenang. KPU Papua akan bertanggungjawab terhadap tindakannya,” harapnya.

Anggota Komisioner KPU Paniai Devisi Hukum, Zebulon Gobai, SH menyatakan, Kinerja KPU Paniai tidak dihargai KPU RI, KPU Provinsi Papua, sekretaris KPU Paniai dan Panwas Kabupaten Paniai.

“Kami KPU Paniai sudah di PAW. Kami tidak punya tanggungjawab menjalankan tugas dan tanggungjawab Pilkada dan Pilgub di Kabupaten Paniai. KPU Provinis Papua yang punya tanggungjawab. Saya dan anggota serta ketua KPU Paniai tidak punya wewenang,” ujarnya.

Menjawab hal itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi menyatakan, dirinya mengakomodir Paslon Hengky Kayame sebagai Paslon Incumbent bupati dan wakil bupati  Kabupaten Paniai karena adanya surat Panwas Kabupaten Paniai.

“Saya akomodir karena ada surat pemohon dari Panwas Paniai,” katanya terhadap masa aksi di Kantor KPU Paniai belum lama ini.

Anggota DPRP Komisi satu, bidang politik, pemerintahan dan pertahanan dalam negeri, Laurenzus kadepa menyatakan, Pilkada susulan masih berlaku. Tetapi, KPU Provinsi harus mengangkat dan mendukung keputusan KPU Paniai dengan SK 31 yang menetapkan paslon Meki Nawipa lawan kotak kosong.

“SK 31 harus diangkat. Bukan SK  25 dan SK 27 apalagi SK yang lain,” katanya.

Data yang dihimpun HPP, Penyelenggara Pilkada dan Pilgub Papua menyatakan sikap bahwa Pilkada Paniai ditunda. Karena Pihak penyelenggara mulai dari tinggal PPD, PPS dan KPPS di seluruh 23 Distrik Kabupaten Paniai merasa dirugikan oleh KPU Provinsi Papua yang telah mengambil alih dari tanggungjawab KPU Kabupaten Paniai.

“Kami angkat tangan. Biarkan KPU Provinsi Papua yang bekerja. Kami dirugikan dan tidak dihargai,” kata salah satu ketua PPD, Jefri dalam orasi yang disampaikan saat masa aksi dari masyarakat melakukan aksi menuntut KPU Papua bertanggungjawab di kantor KPU Paniai.

Menurutnya, pihak penyelenggara akan aktif bekerja, ketika KPU Paniai diberikan tanggungjawab dan mencabut SK 76 dan 77 tentang PAW KPU Paniai. (Paul / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)