SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Masyarakat adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Presiden RI maupun Kodam XVII/Cenderawasih, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk segera memberikan solusi yang terbaik guna pembayaran ganti rugi tanah adat Rumkoho Rurali (Ifar Gunung), yang dijadikan lokasi Rindam XVII/Cenderawasih.

Ondofolo Babrongko Dunto Wally yang membacakan pernyataan sikap pemilik tanah adat Rumokho Rurali Ondofolo Hokhoi Thembu, Philips Eba Wally, di sela-sela rapat tanah adat di Obhe Hokhoi Thembu, Kampung Nendali, Jumat (29/6/2018) siang menyampaikan, sebagai warga negara Republik Indonesia (RI), pihaknya dalam hal ini masyarakat adat Suku Sentani telah menaati dan tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga menjunjung tinggi Pancasila.

“Jadi, kami telah menaati prosedur hukum formil yang berlaku di NKRI, khususnya tentang hukum agrarian atau pertanahan. Yakni, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat yang dibuat di Netar-Kabupaten Jayapura, pada tanggal 13 November 1992, yang diakui oleh beberapa Ondofolo, Kepala Suku, Abhu Afaa, Akhona, dan juga turut dikuatkan oleh sebagian besar Ondofol-ondofolo yang ada di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 3 UU Agraria memberikan pengakuan hukum pertanahan nasional, karena hak ulayat adalah hak kekuasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya.

“Kami juga telah menyurat kepada bapak Presiden Jokowi, dengan nomor surat: 14/VIII/2017. Perihal permohonan permintaan ganti rugi tanah adat Rumokho Rurali (Ifar Gunung) milik Ondofolo Hokhoi Thembu yakni Philips Eba Wally, yang telah digunakan oleh pihak Rindam XVII/Cenderawasih, ucapnya.

Dirinya menuturkan, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 32 tahun 1979, tentang pokok kebijakan dalam rangka memberikan hak baru atas tanah asal konvensi hak-hak barat.

Selain itu juga, berdasarkan surat dari BPN Kabupaten Jayapura nomor: 500-81/204/BPN, pada tanggal 13 April tahun 2000 tentang status tanah Rindam VII/Trikora atau sekarang Rindam XVII/Cenderawasih itu tidak ada baik di Kantor BPN Kabupaten Jayapura maupun Kantor BPN Provinsi Papua, tuturnya.

Sehingga berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Adat Suku Sentani (DASS) yang ditandatangani oleh Ketua DASS pada tanggal 11 April 2018 di Sentani itu menyatakan, bahwa tanah adat Rumokho Rurali (sekarang Ifar Gunung) adalah hak ulayat milik Ondofolo Hokhoi Thembu Philips Eba Wally, sambung Dunto Wally dengan nada tegas.

Tanah adat seluas 113 hektar yang digunakan selama ini oleh Rindam XVII/Cenderawasih, menurut Dunto Wally, belum pernah sama sekali membayar ganti rugi atas tanah adat tersebut.

“Berdasarkan pernyataan sikap pada poin kedua, kami selaku Ondofolo yang telah taat hukum dan juga sudah memenuhi persayaratan UU yang berlaku di NKRI, khususnya tentang hak ulayat kepemilikan hak atas tanah adat tersebut, sehingga kami harapkan kepada pemerintah RI yang kita cintai bersama untuk dapat menaati, menghargai dan segera menyelesaikan ganti rugi atas tanah adat Rumokho Rurali,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)