Pemerintah dan Masyaraat saat Jalan Santai HUT Keerom beberapa waktu lalu. (Arif /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Bupati Keerom,  M Markum menegaskan bahwa penjaringan Caon Wakil Bupati Keerom yang sedang berjalan saat ini tentunya mengikuti tiga mekanisme, seperti mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP)  tahun 2004, 2010 dan 2014.

 

Kemudian, lanjutnya, penjaringan dilakukan berdasarkan mekanisme partai mengingat masa pemilihan calon wabup saat ini adalah bukan dimulai dari awal pemilihan, tetapi ini terjadi disisa jabatan sehingga menjadi kewenangan DPRD.

 

“Jadi DPRD sudah membentuk tim seleksi dan sudah membentuk pansel serta sedang berkonsultasi ke Mendagri,” ungkap Markum kepada wartawan di Khalkote, Sentani, Selasa (19/6/2018).

 

Terkait tuntutan Masyarakat Adat Keerom yang menginginkan orang nomor dua di Kabupaten Keerom adalah putra asli daerah setempat, sementara ada salah satu calon yang bukan berasal dari kabupaten tersebut sehingga hal ini yang menimbulkan konflik. Menurut Markum, itu merupakan kewenangan partai politik dan bukan ranah pemerintah.

Pansel Wakil Bupati Keerom saat menerima pengembalian berkas dari salah satu pendaftar, Henry Borotian., beberapa waktu lalu. (Arif / HPP)

“Itu bukan ranah saya, itu parpol. Selama ini kan parpol pengusung ada dua, satu Partai Golkar dan PKS, dan dua parpol ini yang berhak mengusulkan ke DPR atas persetujuan bupati,” akunya calon wabup saat ini hanya tinggal dua orang dan sedang proses verifikasi”.

 

“Untuk Partai Golkar verifikasinya sudah sampai ke tingkat DPP. Dan saya tidak bisa tentukan target kapan, karena itu bukan ranahnya bupati,” timpalnya.

 

Kendati belum ada jabatan Wakil Bupati Keerom yang definitif, namun Markum menyebutkan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan normal.

 

“Ya, tetap berjalan seperti biasa,” tutupnya singkat. (Lea / Koran Harian Pagi Papua)