Ondoafi Ramses Ohee Bercerita Soal Papua Bagian Tak Terpisahkan Dari NKRI

0
1063

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Ondoafi Ramses Ohee membuka kehangatan dirumahnya untuk mengundang wartawan untuk jumpa pers, mengenang kembali kejadian 1 mei 1963 dimana Papua kembali ke pangkuan Negara Republik Indonesia, setelah di duduki Oleh Belanda selama 17 tahun sejak Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Selasa(30/4/2018), kediaman Ondoafi di Waena, Kota  Jayapura.

Ramses Ohee yang merupakan pelaku sejarah,  merasa mempunyai kewajiban sebagai orang tua, menyampaikan sejarah yang terjadi di Papua Barat yang tidak serta merta memperoleh kejelasan sebagaimana wilayah lain bekas jajahan Belanda

“Karena status yang tidak kunjung jelas tersebut, tahun 1945 pemerintah Indonesia mengajukan permasalahan ini kepada perserikatan bangsa-bangsa(PBB), atas dukungan penuh dari hasil konfrensi Asia-Afrika pada bulan April 1955 PBB membuat resolusi untuk membantu Indonesia dan Belanda guna menyelesaikan masalah Irian Barat melalui jalan damai.” Kisahnya

Ramses juga melanjutkan kejadian selanjutnya dalam dek ade tahun 1961 Irian Barat dalam status Quo.

“Menghadapi situasi seperti itu, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat(TRIKORA) di Yogyakarta yang isinya: 1. Gagalkan pemebentukan negara Boneka Papua buatan kolonial Belanda; 2. Kibarkan sang merah putih di daratan Papua tanah Indonesia; 3. Bersiap siaplah melakukan mobilisasi Umum.”katanya.

Hal yang sangat penting bagi Ramses penentuan tanggal 1 Mei 1963 menjadi bagian kembali ke bumi pertiwi

“Persetujuan New York menyepakati bahwa setelah wilayah Irian Barat secara resmi di serahkan oleh PBB/united nation temporary executive authority (UNTEA) kepada pemerintah Indonesia pada 1 mei 1963. Berikutnya dilaksanakan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat atau di kenal dengan musyawarah Penentuan pendapat rakyat atau PEPERA menghasilkan keputusan Papua bergabung dengan Republik Indonesia.”tuturnya

Pesan Ramses khusus bagi kita penikmat hasil perjuangan para pahlawan yaitu dengan berjuang bagi peradapan Papua baru

“Kita sebagai anak bangsa, generasi penerus, masa depan Papua harus mampu wujudkan impian para penjuang dalam mengisi dan membekali diri kita dengan memacu diri kita lewat pendidikan kesehatan, budaya, ekonomi lokal, dengan di dasari pendidikan Ilmu atau sumber daya Manusia dalam peradapan Papua Baru.”tutupnya

Pengamat Sosial Papua, Jhon Serontouw, mengungkapkan bahwa Proses panjang kejadian 1 Mei 1963 itu seharusnya menjadi hari penting Nasional dan saatnya Papua menghargai setiap perjuangan di jaman penjajahan yang lalu

“orang papua harus hidup lebih baik dan kita punya hak untuk hidup lebih maju. Kita bisa tepis pendapat kalau orang Papua tidak mampu. Kita juga punya banyak harapan agar Papua lebih baik lagi di hari mendatang. Kalau kita tidak bisa maju kita rugi tidak bisa menikmati perjuangan penjuang penjuang Papua.” Katanya.

Pepera Adalah  Sah

 

Salah seorang saksi sejarah, Ramses Ohee menegaskan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah sah dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

 

Ramses Ohee yang juga salah satu anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) ini menegaskan jika Persetujuan New York atau New York Agreement pada 15 Agustus 1962 ditandatangani Menlu RI, Soebandrio dan Waki Belanda, JH Van Roijen dan C Schurman sebagai Wakil Belanda di Markas PBB.

 

“Persetujuan New York tidak hanya disepakati antara Indonesia dan Belanda. Persetujuan ini telah diterima dunia internasional dan menjadi dasar hukum pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri (sel determination),” tegas Ramses Ohee di kediamannya.

 

Menurutnya, hal itu sangat penting, sebab persetujuan New York memang menyepakati bahwa setelah wilayah Irian Barat secara resmi diserahkan oleh PBB/Untea (United Nation Temproray Executif Authority) ekpada Pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963, maka tahap berikutnya yang harus dilaksanakan adalah penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat.

 

Lebih lanjut, hal penentuan nasib sendiri itu dilaksanakan pada era pemerintahan Frans Kaisiepo yang menjabat Gubernur Irian Barat tahun 1964 – 1973.

 

Dikatakan, proses penentuan untuk menentukan nasib sendiri yang lebih dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) atau referendum berlangusng dari 24 Juli – 2 Agustus 1969 dan berlangsung secara musyawarah.

 

Pepera dilaksanakan pada 8 kabupaten saat itu, diantaranya Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura.

 

Ramses Ohee yang kini menjadi anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan ini menjelaskan jika Pepera dilaksanakan oleh 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DPM), mewakili jumlah penduduk Papua yang waktu itu berjumlah 809.327 jiwa.

 

Anggota DMP itu, sebagai perwakilan penduduk Irian Barat terdiri dari 400 orang mewakili unsur tradisional (kepala suku/adat), 360 orang mewakili unsur daerah dan 266 orang mewakili unsur organisasi politik/organisasi kemasyarakatan dan golongan.

 

“Cara musyawarah ini ditempuh karena sesuai persetujuan New York yang tidak mewajibkan cara One Man One Vote, karena secara geografis dan demografis, tidak memungkinkan untuk dilakukan cara One Man One Vote,” jelasnya.

 

Untuk itu, Ramses Ohee mengajak semua pihak dan generasi penerus masa depan Papua untuk mewajudkan impian para pejuang dalam mengisi dan membekali diri dengan memacu diri melalui pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi lokal, dengan didasari pendidikan ilmu atau sumber daya manusia dalam peradapan Papua baru.

 

Hanya saja, Ramses berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap para pejuang Papua. “Kami harap para pejuang Papua ini diberikan perhatian serius oleh pemerintah,” imbuhnya.  (Fransisca)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here