PT-TUN Tolak Gugatan Tim Kuasa Hukum LUKMEN

0
342
Dua kandidat Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal mendapatkan nomor 1 dan John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae mendapatkan nomor 2 dalam pencabutan nomor urut di halaman KPU Papua, Rabu (21/2/2018). Bersepakat Laksanakan Kampanye Damai. (Rambat / Koran Harian Pagi Papua)

NABIRE (LINTAS PAPUA)  – Semua upaya untuk menggagalkan pencalonan pasangan JWW-HMS pada hari ini, telah memasuki babak baru. Setelah PT-TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Makassar  memutuskan menolak seluruh gugatan Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN).

PT-TUN Makassar kemarin Rabu (04/4) pada putusan sidang perkara nomor 24.G/PILKADA/2018/PTTUN.mks menolak seluruhnya gugatan yang di ajukan oleh Kuasa Hukum LUKMEN.

Sebelumnya Sabtu, (10/3) Bawaslu Provinsi Papua lebih dulu menolak seluruhnya gugatan bernomor registrasi 01/PAS/BWS-PA/33.00/II/2018 yang diajukan oleh tim Kuasa Hukum LUKMEN.

“Saya pikir perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap, siapa yang benar dan siapa yang salah,” tutur calon Gubernur nomor urut 2 John Wempi Wetipo kepada wartawan di Nabire Rabu (04/04).

Menurut Wempi Wetipo,yang mereka mengugat KPU, tapi sebenarnya sasarannya saya yang telah di tetapkan sebagai calon Gubernur nomor urut 2 yang mana menurut mereka dirinya berijasah palsu.

“Saya ini di serang dengan ijasah palsu padahan saya peroleh gelar SH.MH itu dengan cara legal dan itu sah di akui oleh UNCEN, trus mereka mau cari apa,” tutur Wempi Wetipo .

Lanjut Wempi Wetipo, jika ia berijasah palsu tidak mungkin dirinya bisa memimpin Jayawijaya 2 periode dan bisa ditetapkan oleh KPU Papua sebagai calon Gubernur pada pilkada serentak tahun 2018 dengan nomor urut 2.

“KPU saat melakukan verifikasi berkas, sudah mendatangi perguruan tinggi dimana kita memperoleh ijasah dan hasilnya lolos verifikasi, tapi kok mereka masih mempersoalkan itu yang aneh,” tutur JWW.

Tapi selaku orang beriman, John Wempi Wetipo mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menunjukan sebuah kebenaran dengan dua kali menolak gugat tim kuasa hukum LUKMEN.

Sebelumnya pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassar dalam putusan sidang Rabu (4/4) pukul 10.00 WIT di ruang sidang utama, PT-TUN Makassar menolak gugatan pasangan Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) yang menggugat KPU Papua karena meloloskan pasangan Calon Gubernur Papua Wempi Wetipo yang diduga menggunakan ijasah palsu.

Majelis hakim Arifin Marpaung dan dua anggota majelis hakim dalam membacakan amar putusan Perkara Nomor 24/G/Pilkada/2018/PT.TUN, menjelaskan gugatan mempersoalkan ijasah Wempi Wetipo, SH.MH yang diduga palsu, berdasarkan undang-undang, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Meskipun adalah fakta yag mengakibatkan keraguan mengenai keabsahan ijasah atas nama Wempi Wetipo SH MH, berdasarkan pasal 63 peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, penggugat dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.

Majelis juga menimbang bahwa tergugat telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan ijasah S1 dan S2 Wempi Wetipo SH MH kepada instansi yang berwenang yakni dengan cara mengirim surat kepada Rektor Uncen Jayapura tanggal 12 Januari 2018.

“Rektor Uncen telah membalas pada tanggal 19 Januari 2018 bahwa ijasah S1 atas nama Wempi Wetipo adalah benar dan sah dikeluarkan oleh Uncen dengan keputusan Rektor nomor 0027-UN20-JYP-2012,  tahun 2012. Sedangkan ijasah S2 dikeluarkan tanggal 28 Maret tahun 2013,” tutur Arifin Marpaung.

Atas surat tersebut, tergugat telah mengeluarkan berita acara pada tanggal 20 Januari 2018. Dengan demikian, tergugat telah melakukan klarifikasi atas adanya keraguan dan pengaduan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 peraturan KPU No 3 Tahun 2017.

Menimbang bahwa tergugat telah meneliti kesesuain dengan syarat dokumen dan persyaratannya sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditentukan dalam pasal 43 DKPU nomor 3 tahun 2017, maka gugatan penggugat yang mempersoalkan klarifikasi dan verifikasi secara tidak baik dan benar, adalah tidak terbukti adanya.

Oleh karena itu, dalil penggugat yang mempersoalkan pelaksanaan verifikasi dan legaliltas atas ketidaksesuaian riwayat pendidikan dengan ijasah atas nama Wempi Wetipo SH MH dengan surat keterangan Rektor Uncen tidak dapat dibenarkan karena pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi yang dimaksud dalam pasal 48 DKPU nomor 3 tahun 2017 bukan dengan cara menguji kesesuaian terhadap riwayat pendidikan atau surat pengaduan masyarakat melainkan menguji sesuainya terhadap norma yang diatur dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017.

Dengan demikian, lanjutnya, keraguan terhadap riwayat pendidikan maupun pengaduan masyarakat bukanlah sebagai norma yang ditentukan tentang keabsahan ijasah dan juga bukan merupakan kelnngkapan dokumen yang perlu diverifikasi karena bukan sebagai  kelengkapan dokumen persyaratan calon yang ditentukan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 melainkan hanya sebagai bahan atau masukan bagi KPU untuk mempertimbangkan apakah terdapat keraguan mengenai keabsahan ijasah dan apakah diperlukan klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 63 peraturan KPU nomor 3 tahun 2017.

Demikian pula soal ijasah yang diperoleh dari Stisipol Silas Papare yang diduga palsu karena terdapat duplikasi mengenai nomor induk registrasi mahasiswa, ungkap Marpaung kemudian, pengadilan berpendapat bahwa verifikasi dan klarifikasi atas ijasah tersebut tidak perlu dan tidak relevan karena ijasah tersebut tidak digunakan oleh Wempi Wetipo, SH.MH sebagai kelengkapan persyaratan calon dalam proses pendaftaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Hal ini, menurut majelis sesuai pendapat ahli yang menerangkan bahwa klarifikasi dan verifikasi hanya dilakukan terhadap dokumen yang diserahkan sebagai kelengkapan persyaratan.

Oleh karena itu, pengadilan berkesimpulan bahwa tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap persyaratan calon, khususnya persyaratan ijasah atas nama Wempi Wetipo, SH.MH sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 serta penyelenggaran asas umum penyelenggara yang baik sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai penyelenggara yang baik.  Dengan demikian, pengadilan mempertimbangkan gugatan tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak.

“Dengan putusan ini maka pihak penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 378 ribu yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini,” tegas Marpauang. (tim/wp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here