Pokja Adat MRP Gelar Sosialisasi PERDASUS 20, 21 dan 23

0
537
Anggota Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Herman Yoku, mengemukakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representatif masyarakat asli Papua hadir sebagai lembaga kultur dengan kepentingan mengawasi dan mempertahankan hak hak masyarakat asli Papua. (Arif /HPP)
Anggota Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Herman Yoku,  (Arif /HPP)

KEEROM (LINTAS PAPUA) –  Anggota Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Herman Yoku, mengemukakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representatif masyarakat asli Papua hadir sebagai lembaga kultur dengan kepentingan mengawasi dan mempertahankan hak hak masyarakat asli Papua.

‘’Pada keanggotaan MRP  jilid III ini, kami mempunyai beberapa program utama, pada masa reses satu ini setiap anggota MRP di tugaskan untuk mengawal beberapa program sekaligus melakukan sosialisasi terkait perdasi dan perdasus UU no 21 tentang Otonomi khusus, seperti yang kami lakukan saat ini,’’ungkapnya kepada HPP, disela sela kegiatan sosialisasi penyelamatan tanah dan manusia asli papua serta PERDASUS No 20, 21, dan 23 tahun 2018, di Balai Kampung Skanto, keerom, kemarin (22/3).

Diterangkan bahwa PERDASUS No 20, 21, dan 23 tahun 2018 ini mengatur tentang hak tanah leluhur masyarakat hukum adat/perorangan. Ditambahkan juga MRP memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak hak orang asli papua dengan berlandaskan pada adat istiadat dan budaya. ‘’MRP juga memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap orang asli papua di berbagai bidang pembangunan,’’lanjutnya.

Ditambahkan mantan Ketua DAK Keerom ini bahwa sosialisasi tentang penyelamatan tanah dan manusia papua sangatlah penting. ‘’Sehingga dalam masa reses ini setiap anggota MRP bekerja di daerah pemilihan masing masing agar output dari kegiatan ini, dapat bermanfaat bagi masyarakat asli papua di seluruh papua,’’lanjutnya lagi.

Namun menurutnya, kegiatan sosialisasi kali ini baginya bukan sekadar sosialisasi. Yang utama adalah bertemu langsung dengan masyarakat asli Papua. Pada kesempatan itu ia bertanya langsung kepada masyarakat tentang implementasi undang undang otsus itu telah nyata atau tidak melalui realisasi anggaran otonomi khusus

‘’Realisasi dana otsus untuk kabupaten keerom selama 15 tahun sagatlah besar, namun hingga kini dana otsus tersebut hanya nama, kenyataannya realisasi sama sekali tidak sampai pada masyarakat asli papua, sementara yang hanya di ketahui masyarakat asli papua adalah Dana Desa dari pusat ADD dari APBD kabupaten dan respek/prospek atau PNPM mandiri dari propinsi, jika demikian kemana dana otonomi khusus yang sebenarnya ? mendasarinya kami juga melalui lembaga kultur masyarakat asli papua ini telah melakukan penyusunan program program utama terutama pengawasan anggaran otsus di kabupaten,’’pungkasnya.

Menurutnya, hal ini penting karena melalui pengawasan yang baik maka alokasi anggaran otsus benar benar terserap hingga ke tangan orang asli papua. ‘’Sebab selama ini masyarakat papua minta merdeka karena masyarakat asli papua tidak puas dengan pelayanan pemerintah di kabupaten kota se papua dan papua barat. Sehingga melalui kegiatan ini, kami juga mau menentukan hak-hak masyaakat asli papua agar kedepannya tidak menimbulkan ideology baru akibat protes pelayanan era ototnomi khusus yang tak efektif oleh pemerintah kepada masyarakat asli papua,’’pungkasnya. (Arif  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here