Tolak Pembangunan Menara Masjid Al-Aqsha, Pemkab Gelar Rakor

0
468

Kerukunan Umat Beragama dengan FKUB dan Forkompimda

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Kerukunan Umat Beragama penolakan pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani oleh Persektuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ), Senin (19/3/2018) siang.

Rakor yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura itu dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, yang mengundang unsur Forkompimda Provinsi Papua/Kabuapten Jayapura, FKUB Provinsi Papua/Kabupaten Jayapura, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk membahas hal tersebut.

Hadir dalam rakor tersebut, Kepala BIN Daerah Provinsi Papua Brigjend Abdul Haris Napoleon, Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitauw, Ketua MRP Timotius Murib, Ketua MUI Provinsi Papua, K.H. Syaiful Islam Al-Payage, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Jannus Pangaribuan, Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon serta Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf. Nova Ismailiyanto.

Juga dihadiri Ketua PGGJ Kabupaten Jayapura Pdt. Robby Depondoye, Ketua FKUB Kabupaten Jayapura Pdt. Hosea Taudufu, Ketua Takmir Masjid Agung Al-Aqsha H. Nurdin Syanmas dan Ketua PWNU Provinsi Papua Dr. H. Tony Wanggai serta pengurus maupun anggota PGGJ Kabupaten Jayapura.

“Kita punya semangat untuk kebersamaan di dalam forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura, dan secara khusus di Papua menjadi tanah yang damai,” ucap Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dalam arahannya saat memimpin kegiatan Rakor tersebut.

Kabupaten Jayapura sejak tiga (3) tahun lalu telah dicanangkan sebagai zona integritas kerukunan antar umat beragama yang dihadiri oleh Menteri Agama RI dan juga Ketua FKUB Provinsi Papua.

“Saat ini kita lagi di uji dan sampai sekarang ini di Kabupaten Jayapura masih dalam keadaan aman dan terkendali. Serta itu merupakan wujud kedewasaan kita bersama di daerah ini,” ujarnya.

Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura, yang mendengar aspirasi itu sudah biasa dan sekarang bagaimana kedewasaan semua pihak ini menyikapi permasalahan tersebut.

“Mari kita menumbuhkan sikap kedewasaan dan juga komunikasi kita untuk bisa mencari solusinya. Dan, kita mulai dari PGGJ agar memberikan pandangan yang lebih baik lagi. Mungkin persoalan ini tidak bisa di selesaikan langsung. Tetapi hasil dari forum ini, kita bisa menyumbangkan pemikiran yang baik dan akan dibuatkan tim kecil. Disini bukan waktunya kita berdebat, sehingga semua bisa memberikan pemikiran seperti PGGJ, FKUB dan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jayapura,” ujar Bupati Mathius.

Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua melalui Sekretarisnya, T.H. Pasaribu mengatakan, untuk masalah hukum ada dasar-dasarnya. Tetapi, dalam kehidupan beragama lebih mengedepankan persaudaraan dari hati ke hati.

“Tapi, kita tidak boleh mengesampingkan peraturan hukum. Karena bagi saya penyelesaian tidak harus dengan hukum, lebih baik dilakukan dengan musyawarah dari hati ke hati. Apalagi kita sudah terikat dalam satu persaudaraan dan harus ada solusinya, karena kita dari orang beradab. Sehingga kesombongan yang buat kita jauh. Kerukunan itu harga mati, karena ada pergesekan maka jangan sampai ada bara api yang akan membakar kita semua,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Papua, K.H. Syaiful Islam Al-Payage mengatakan bahwa lembaga MUI ini merupakan orgaisasi tertinggi di organisasi Islam.

“Jadi, saya disini berbicara atas nama umat Islam yang ada di Kabupaten Jayapura. Tanah Papua merupakan tanah yang harus kita jaga, karena ini merupakan tanah damai dan umat Islam yang akan berada di barisan paling depan untuk membela kerukunan di tanah Papua karena saya merupakan orang asli Papua,” tegasnya.

Menurut Syaiful Islam Al-Payage, aspirasi dari PGGJ merupakan keresahan, sehingga perlu di lakukan komunikasi agar masalah ini jangan sampai membias keluar.

“Untuk itu, saya mewakili MUI dan Ormas Islam di Provinsi Papua menyatakan sikap agar penyelesaian masalah menara Masjid Al-Aqsha Sentani itu harus diselesaikan dengan cara dialog dan juga dengan cara-cara yang damai, kemudian untuk merespon aspirasi dari PGGJ maka umat Islam bersepakat secara internal bahwa pembangunan menara Masjid Al-Aqsha senantiasa memperhatikan azas hukum positif, adat dan juga azas-azas agama,” tuturnya.

Terkait delapan poin dari pernyataan sikap PGGJ, lanjut Syaiful Islam Al-Payage menyampaikan, bahwa umat Islam sangat menyesalkan pernyataan PGGJ tersebut.

“Karena dapat meresahkan dan juga mengganggu kerukunan secara nasional, dan bagi kami tetap berkomitmen untuk membangun komunikasi hubungan dengan lintas agam,” paparnya.

Untuk itu, dirinya menyampaikan bahwa umat Islam meminta Forkompimda Provinsi Papua dan juga Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua untuk dapat lebih cepat mengantisipasi potensi gangguan hubungan antar agama.

“Kami umat Islam di Tanah Papua akan tetap berkomitmen untuk menjaga Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan dan juga Papua sebagai tanah damai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) menolak pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha Sentani yang berada di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura yang sementara dibangun itu agar dihentikan.

Termasuk mengeluarkan pernyataan sikap sebanyak delapan poin yang merupakan hasil konfrensi I PGGJ pada tanggal 16 februari 2018 lalu. (Irf/ej/HPP)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here