Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat diwawancara. (Irfan ./ HPP)
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat diwawancara. (Irfan ./ HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua datang berkunjung ke Kabupaten Jayapura.

Kedatangan dari mereka untuk menemui Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw terkait dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) sesuai Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga terkait dengan hasil observasi dari ORI tahun 2017, yakni pelayanan publik di Kabupaten Jayapura masuk pada kategori rendah.

Pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Papua dengan Bupati Mathius berlangung di VIP Room Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (16/3/2018) pekan lalu.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si menyampaikan, bahwa pihak Ombudsman RI Perwakilan Papua akan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jayapura.

“Pertemuan dengan Ombudsman, itu nanti tanggal 19 Maret 2018 (hari ini) akan ada kegiatan Bimtek disini untuk semua OPD. Nah, kita berharap bahwa pelayanan publik yang prima dengan standar atau indikator yang ditetapkan secara nasional dan Ombudsman diberikan tugas untuk mengawal hal tersebut, sehingga Bimtek akan dilakukan hari Senin (19/3) nanti,” kata Bupati Mathius ketika menjawab pertanyaan Harian Pagi Papua usai pertemuan tersebut.

Untuk itu, Bupati Mathius berharap kepada semua OPD yang bekerja lebih banyak bersentuhan dengan pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perijinan dan pajak-pajak itu tidak boleh mempersulit masyarakat.

Ombudsman Perwakilan Papua. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

“Kita harap kepada seluruh OPD yang bekerja lebih banyak pelayanan publik itu tidak boleh menyusahkan masyarakat. Jadi, saat masyarakat datang langsung selesai. Karena memang kita bayar orang bekerja untuk itu, maka pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat,” harapnya.

Seperti mengurus suatu perijinan di DPMPTSP itu kalau memang waktu urusnya tiga hari, ya harus selesai tiga hari, kemudian mengurus KTP-El di Dispendukcapil.

“Itu jangan di pungut biaya, kecuali ada biaya-biaya yang memang ditentukan standar oleh negara dan diluar dari itu tidak boleh. Oleh karena itu, hal ini harus dijaga dan masyarakat tidak boleh merasa kesulitan untuk mengurus hak-haknya, karena negara hadir untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Maka itu, kita akan kerjasama dengan Ombudsman guna menciptakan pelayan publik itu prima di seluruh SKPD (OPD),” harapnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here