Terkait Kasus Kader Partai Gerindra, DPRD Kepulauan Yapen Diminta Obyektif

0
735
Wakil Ketua Partai Gerindra Provinsi Papua, Yance Mambrasar, S.Sos.. ISTIMEWA)
Wakil Ketua Partai Gerindra Provinsi Papua, Yance Mambrasar, S.Sos.. (ISTIMEWA)

SERUI (LINTAS PAPUA)  – Menanggapi pernyataan ketua DPRD kabupaten Kepulauan Yapen terkait roling jabatan  wakil ketua I Dewan  dari Partai Gerindra, dipandang perlu untuk diklarifikasi.

Demikian disampaikan  Wakil  Ketua Partai Gerindra Provinsi Papua, Yance Mambrasar, S.Sos.,  kepada HPP via seluler (4/3/2018) sekaligus menjelaskan, bahwa,  seharusnya ketua DPRD menanyakan kepada dewan kehormatan DPRD yang merupakan alat kelengkapan dewan mengingat rekomendasi Partai Gerindra telah diberikan kepada dewan kehormatan DPRD terkait pelanggaran kode etik.

“Sehingga rekomendasi tersebut sah dan tidak ada persoalan serta dinyatakan selesai. Menyangkut pernyataan ketua DPRD tentang roling jabatan yang dianggap tidak sah olehnya,” ujar Yance Mambrasar.

Ditambahkan, bahwa kewenangan ketua DPRD mestinya memastikan dan mengklarifikasi ke badan kehormatan dewan, bukan sekedar melakukan penyataan yang kemudian menyesatkan banyak orang, karena ini merupakan kewenangan Partai Gerindra.

Lebih jelas Yance Mambrasar menyampaikan,  dengan diturunkannya rekomendasi, maka sangat jelas tejadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu Kader partai Gerindra yakni Yohanis Raubaba dengan sekertaris DPD Partai Gerindra Kota Jayapura terkait beredarnya foto tindakan asusila yang tidak pantas untuk menjadi konsumsi public baik itu di Media social (Medsos), tapi juga saat kampanye pilkada bupati kabupaten kepulauan Yapen.

“Perbuatan itu sangat merugikan Partai Gerindra dimana baik laki-laki maupun perempuan adalah kader partai Gerindra, maka kader partai sangat dirugikan akibat perbuatan kader dimaksud” jelasnya.

 

Untuk itu semua sudah dilakukan melalui prosedur lewat badan kehormatan dewan, jika masalah dibuat semakin rumit maka bukan saja roling jabatan yang dibuat namun bisa saja terjadi  Pergantian antar waktu (PAW). Dengan demikian rekomendasi sudah tuntas terkait pelanggaran asusila yang dilakukan oleh kader partai,  kepada DPRD agar obyektif dalam menanggapi persoalan, sekaligus klarifikai persoalan agar diparipurnakan.” harapnya

 

Dilakukan Sidang Kode Etik 

Menindaklanjuti  surat keputusan DPP Partai Gerindra nomor 06-0097/KPTS-DPP Gerindra 2017 tentang roling jabatan dan kedudukan anggota DPRD Fraksi Gerindra Pileg 2014 maka telah dilakukan sidang kode etik terhadap wakil ketua I DPRD Yohanis G Raubaba berlangsung di gedung sidang DPRD Setempat.

Ketua Badan kehormatan Dewan, Thomas Banioni, S.Th  yang melakukan pengecekan bersama badan kehormatan lainnya ke DPP partai Gerindra terntang surat keputusan tersebut, ternyata benar-benar sah dan dikeluarkan secara internal oleh DPP Gerindra untuk menerapkan aturan dan ketentuan terhadap semua kader yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Yapen.

Dikatakan, dalam sidang kode etik tidak ditemukan pelanggaran yang dinilai menjadi alasan dalam menjalankan tugas sebagai DPRD, sehingga badan kehormatan DPRD akan meneruskan hasil sidang kode etik kepada DPP Gerindra melalui ketua DPRD Yapen.

“ Disisi lain, isi SK DPP Gerindra tidak memuat perintah pergantian antar Waktu (PAW) melainkan menyangkut roling jabatan dari Wakil ketua I, Yohanis G Raubaba kepada Ishak Merani, selanjutnya jabatan Ishak Merani sebagai Ketua Fraksi Gerindra akan digantikan dengan  Petrus Herman Mansarai.” tuturnya

Dengan demikian, dari hasil sidang kode etik tersebut pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran internal partai,  sehingga badan kehormatan tidak dapat memproses sampai ketahapan pemberhentian, maka akan dikembalikan ke DPP Partai Gerindra.   (seo/mas/ Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here