DPR Papua Minta Nelayan Kamoro Harus Dapat Perhatian Khusus

0
342
Anggota DPR Papua, John NR Gobai, bersama warga usai Hearing Public di Hiripau, Mimika, akhir pekan kemarin. (Rambat /Koran Harian Pagi Papua)
Anggota DPR Papua, John NR Gobai, bersama warga usai Hearing Public di Hiripau, Mimika, akhir pekan kemarin. (Rambat /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  – Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai meminta,  agar nelayan tradisional suku Kamoro, Timika, Kabupaten Mimika Papua, agar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Apalagi, dalam Public Hearing yang digelar dua anggota DPR Papua, Jhon NR Gobai dan Ferry Omaleng, di Hiripau, Kabupaten Mimika, akhir pekan kemarin, mendapat masukan dan keluhan dari masyarakat terutama nelayan Kamoro yang kesulitan mendapatkan BBM.

“Mereka juga mengeluhkan juga jika tempat mereka mencari ikan telah dimasuki oleh nelayan lain dengan perahu yang didatangkan dari Jawa, yang diduga didatangkan oleh oknum aparat keamanan di Timika, karena itu nelayan non lokal kadang melawan mereka,” kata John NR Gobai didampingi Ferry Omaleng.

Pelabuhan Poumako Timika (www.kompasiana.com)

Terkait hal itu, John Gobai mengaku sangat prehatin dengan kondisi tersebut. “Saya sungguh prihatin kondisi perikanan di sini. Masyarakat susah mendapat BBM. Untuk beli BBM mereka harus ke Timika melalui jalan dari Pomako sejauh 15 kilometer di SPBU Nawaripi. Oleh karena itu,  pemerintah dan Pertamina harus bangun SPBU khusus nelayan di Pomako. Itu juga diakui Kadis Kelautan dan Perikanan Mimika,” kata John Gobai.

Selain itu, lanjut John Gobai, masyarakat juga tidak memiliki pasar yang layak, sehingga harus ada tempat yang tampung dan beli ikan dari masyarakat.John Gobai juga menduga ada cantrang dari Jawa yang datang atau mungkin didatangkan dan telah menggangu tempat mencari ikan dari masyarakat Komoro.

“Padahal, baik sungai, sampan (perahu) dan sagu adalah roh bagi orang komoro mengganggu sungai tempat mencari ikan orang komoro adalah mengganggu kehidupan orang Komoro, persis itu yang dilakukan oleh pemilik cantrang dari Jawa di daerah Mimika,” jelasnya.

Diakui, sampai saat ini belum ada regulasi daerah yang mengatur tentang pengakuan tempat mencari ikan bgi nelayan suku asli dan non lokal sesuai dengan Pasal 21, UU No 1 Tahun 2014.Apalagi, lanjut John Gobai, jika dilihat dari jumlah kapal ikan dan perahu motor pencari ikan yang jumlahnya 200 lebih dengan perahu tradisional suku Komoro dan Asmat,  maka sangat tidak seimbang.

Untuk itu, imbuh John Gobai, hal yang harus dilakukan adalah regulasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan lokal/tradisional, yang mengatur tentang pengakuan zona mencari ikan masyarakat suku asli yang sudah ada sejak turun temurun, tempat pemasaran (harus ada yang tampung dan beli ikan dari nelayan tradisional) dan lainnya.

“Contohnya di Timika, PT Pangan Sari harus ambil ikan dari masyarakat suku Komoro dan Asmat di Pantai Mimika,  bukan hanya dari Koperasi Sarima di Timika,” ujarnya.

Ditambahkan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika harus memberikan bantuan perahu dan alat untuk mencari ikan, ada kredit bagi nelayan dan koperasi nelayan masyarakat asli Papua serta asuransi bagi nelayan karena pekerjaan ini penuh resiko.

“Saya mendapat laporan dari warga, telah ada cantrang di Timika, untuk itu kami meminta, Pemerintah dan aparat diminta agar mengatasi masalah cantrang di Mimika karena kita semua tentu tahu bahwa ibu Menteri Susi telah melarang cantrang, kemudian pemerintah harus menetapkan standar harga ikan yang layak bagi nelayan yang dapat menguntungkan masyarakat jangan lagi ada barter dengan barang serta jangan lagi para tengkulak memainkan harga,” imbuhnya.

Ferry Omaleng, meminta, SLD Freeport harus bisa lakukan langkah nyata membantu nelayan suku asli Komoro di Pomako. “Jangan hanya di 5 desa yang terkena dampak Freeport saja yang diperhatikan oleh Freeport. Ini tidak adil dan munculkan kecemburuan sosial,” tuturnya.

Ia juga minta LPMAK dan Freeport jangan hanya membangun pelabuhan LPMAK di Poumako yang megah di tengah warga Kamoro yang kesulitan BBM dan perahu serta sarana pasar yang layak. “Uang LPMAK harus ada juga program pendampingan yang nyata bagi nelayan komoro karena LPMAK ada untuk masyarakat bukan untuk pengurus atau elit elit masyarakat di Mimika,”pungkasnya. (bat/mas / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here