Pelaporan Presiden Jokowi Ke Ombudsman Dinilai PROJO Salah Alamat

0
490
Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan. (Foto Laily Rachev / Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo, dalam sebuah kegiatan. (Biro Sekretariat Presiden)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai salah alamat oleh organiasi militant pendukung Jokowi, PROJO.

Jokowi rencananya mau dilaporkan karena menggelar pertemuan dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara minggu lalu. “Loh hampir semua pemimpin Parpol di republik ini pernah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara,” ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO kepada media, Minggu (4/3/2018 ), sebagaimana dikutip dari http://www.monitorday.com/read-news/pelaporan-jokowi-ke-ombudsman-dinilai-projo-salah-alamat .

“Ombudsman merupakan lembaga untuk menampung semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara. Sementara Istana Negara bukanlah domain pelayanan publik karena istana tidak mengadakan pelayanan publik harian,” jelas Budi.

“Istana Negara merupakan tempat bagi presiden menjalankan berbagai aktivitas baik itu protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi atau pun informal. Selain itu,  penggunaan fasilitas negara seperti istana bagi kepentingan presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman,” jelas Budi.

Apakah ada dugaan pelanggaran administrasi karena Jokowi membahas soal politik dengan partai pendukungnya di Istana Negara? “Presiden pernah melakukan sarapan pagi, makan siang atau makan malam dengan hampir seluruh Ketua Umum Parpol di Indonesia. Dengan Bu Megawati, Pak SBY, Surya Paloh, Muhaimin, Zulkifli Hasan,  bahkan dengan Prabowo dan Presiden PKS. Semua partai tanpa terkecuali. Jadi biasa saja,” ujar Budi.

Namun di tahun politik yang makin riuh, Budi mengharapkan seluruh pihak yang pernah dan akan diundang ke Istana bertemu Presiden agar membuat pernyataan yang jangan sampai diplintir atau menjadi polemik berkepanjangan. “Biasalah namanya partai anak muda bersemangat. Kami berharap polemik ini diakhiri. Masih banyak persoalan bangsa dan rakyat yang harus dituntaskan,” pungkas mantan Aktivis UI ini.

Suasana Penyerahan Sertifikat dari Presiden Jokowi kepada masyarakat Pontianak. (Foto Kris / Biro Pers Setpres)

Sebelumnya diberitakan, di sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore, Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) di Istana Kepresidenan. Para pengurus PSI yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany, tiba di Istana pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

Namun menurut Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman, pertemuan tersebut syarat pelanggaran atau maladministrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sebab, pertemuan tersebut diduga membahas pemenangan Pemilihan Presiden 2019 di Istana Kepresidenan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here