Koalisi Papua Cerdas Minta KPU Tidak Tunda Penetapan

0
486
Ketua Tim Koalisi Papua Cerdas, Edoardus Kaize. Rambat/Koran Harian Pagi Papua)
Ketua Tim Koalisi Papua Cerdas, Edoardus Kaize. (Rambat/Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Tim Koalisi Papua Cerdas, Edoardus Kaize meminta KPU Papua tidak menunda penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada pelaksanaan Pilgub Papua tahun 2018.

“KPU tidak boleh menunda penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Kami mendukung KPU untuk melakukan penetapan pada 12 Februri 2018 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan secara nasional,” tegas Edoardus Kaize, tadi malam.

Sebab, kata Edo Kaize, sapaan akrabnya, KPU sebagai lembaga independent yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat bebas untuk melakukan proses sesuai dengan jadwal yang ada.

Untuk itu, Tim Koalisi Papua Cerdas yang mengusung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae ini, sangat memberikan dukungan kepada KPU Papua untuk melakukan sesuai tahapan yang ada atau sesuai tahapan nasional.

“Tanggal 12 Februari 2017, menurut kita Gerindra dan PDI Perjuangan yang memberikan dukungan kepada Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae, itu berpendapat tanggal 12 silahkan KPU melaksanakan sesuai jadwal nasional. Kalau bergeser, maka itu tidak masuk dalam jadwal nasional dan jika misalnya bergeser, itu jadwal KPU Papua, itu bukan jadwal nasional lagi,” terangnya.

Edo Kaize yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Papua ini mengatakan, jika melihat surat KPU RI Nomor 123 point 2 huruf a, yakni Mengingat bahwa KPU Papua telah menyampaikan dokumen terbatas kepada DPR Papua pada 12 Januari 2018, agar KPU Papua menyampaikan kembali dokumen ke DPR Papua dengan tembusan kepada MRP untuk segera dapat ditindaklanjuti.

Salam Papua Cerdas, Ketua DPD PDI P Provinsi Papua bersama John Wempi Wetipo.. (istimewa)

“Yang dimaksud dokumen terbatas itu tidak semua berkas yang diverifikasi KPU yang diserahkan ke DPR Papua. Dokumen terbatas adalah bagian yang mau diteruskan ke MRP untuk verifikasi keaslian Orang Asli Papua. Itu saja, sehingga disebut dokumen terbatas,” jelasnya.

Point berikut, juga sudah dilakukan oleh KPU dimana sudah menyurati DPR Papua dengan tembusan kepada MRP. “Jadi, ini tahapan sudah dilakukan, lalu pelaksanaan verifikasi tersebut pada berita acara kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf a dilaksanakan dengan tetap memperhatikan jadwal penetapan calon peserta pemilihan pada 12 Februari 2018. Jadi, segala yang dilakukan itu, tetap memperhatikan jadwal penetapan calon yakni 12 Februari 2018,” paparnya.

Ditambahkan, surat KPU RI pada point c memang membuka peluang berdebat dan diskusi yang akhirnya juga terjadi deadlock.

Pasangan John Wempi Wetipo  – Habel Melkias Suwae,  saat berkampanye dalam deklarasi pasangan calon di Jayawijaya, sebelumnya. (Roy Purba/ HPP)

“Dalam kegiatan tersebut pada huruf a, memerlukan waktu yang melampaui batas 12 Februari 2018 maka perubahan tersebut tetap memperhatikan pelaksanaan pemungutan suara serentak pada 27 Juni 2018, sehingga point c ini multitafsir. Jika kita anak-anak Papua yang ada di DPR Papua, MRP mengapa persoalkan barang ini? Satu hari atau satu jam pun bisa kita lakukan. Ini menjadi refleksi kita, apalagi yang maju adalah semua anak Papua dan tiga orang itu pernah dilakukan verifikasi keaslian OAP dan sertifikat mereka ada, tinggal pak Wempi Wetipo saja,” imbuhnya. (bat/ab/ Koran Harian Pagi Papua)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here