Ancaman Pilgub Papua, KPU Papua Konsisten Tetapkan Pasangan Cagub Sesuai Jadwal

0
468
Ketua KPU Papua, Adam Arisoy. (ISTIMEWA)
Ketua KPU Papua, Adam Arisoy. (Rambat/Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pertemuan lanjutan antara DPR Papua bersama dengan KPU Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Polda Papua membahas tentang tahapan Pilgub Papua, tampaknya juga belum menemukan titik terang dalam penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2018.

Usai pertemuan, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengatakan,  jika pihaknya menyampaikan hasil konsultasi yang dilakukan KPU Papua dengan KPU RI.

“Kita sampaikan hasil konsultasi dengan KPU RI, kita laksanakan surat KPU RI Nomor 123, kita menyampaikan kepada DPR Papua bahwa batas waktu penetapan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 12 Februari 2018,” kata Adam Arisoy.

Hanya saja, kata Adam Arisoy, di dalam point c itu, pihaknya akan melakukan perubahan terhadap jadwal.  Namun, ketika didesak soal perubahan jadwal itu, Adam Arisoy buru-buru mengatakan bahwa pihaknya nanti akan menyesuaikan waktu.

“Dan didalam point itu, kami akan lakukan perubahan terhadap jadwal. nanti kita akan sesuaikan waktu, tidak molor. Untuk 27 Juni 2017 itu pasti,” katanya.

Namun,  Adam Arisoy mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Papua.

Yang jelas, dalam pertemuan itu, Adam mengakui tidak ada perselisihan, karena merupakan hal yang biasa dalam rapat. Namun, Adam menegaskan bahwa KPU Papua tetap berkomitmen pada jadwal. “Kita komitmen pada jadwal,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda mengakui jika dalam pertemuan itu, KPU Papua sudah menyerahkan

Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda,  pertemuan hari ini, KPU Papua sudah menyerahkan normatif sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2017, namun ada ruang dimana memang KPU  Papua memberikan ruang kepada DPR Papua dan MRP.

“Entah itu waktunya kapan, berapa lama, KPU tidak bisa menyampaikan hari ini. Mereka akan menyampaikan secara tertulis kepada DPR Papua, kita akan menyampaikan ruang sampai begini,” katanya.

Yunus Wonda dengan tegas membantah jika DPR Papua menahan dokumen atau seolah-olah akan menggagalkan salah satu kandidat.

“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua bahwa ini masalah sengketa yang terjadi saat ini, seolah-olah DPR Papua menahan dokumen dan seakan-akan menggagalkan satu kandidat, sama sekali tidak,” katanya.

Lebih lanjut, hal itu dilakukan DPR Papua karena perintah undang-undang baik PKPU, juga ada UU Otsus yang diberikan negara, sehingga dalam Pilgub Papua ini, keduanya harus disandingkan, supaya dikemudian hari tidak ada proses-proses hukum.

Menurutnya, jika KPU Papua menetapkan calon gubernur pada 12 Februari 2018 tanpa ada rekomendasi dari MRP tentang keaslian Orang Asli Papua, itu pasti akan cacat hukum.

“Jangan sampai ke tingkat itu, maka ada ruang bagi DPR Papua dan MRP sehingga dikemudian hari, tidak ada proses gugat menggugat,” katanya.

Untuk itu, Yunus Wonda mengimbau kepada rakyat Papua, baik tim sukses LUKMEN maupun  tim sukses JOSUA harus memahami hal ini bahwa Papua ada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

“Ini harus disandingkan dengan PKPU dengan regulasi aturan yang lain. Papua masih dalam kekhususan, sehingga semua tahapan bisa berjalan dan dikemudian hari tidak ada saling menggugat, karena jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka sudah pasti ada celah hukum, bagaimana tidak ada celah hukum ke depan, maka mekanismenya harus dilaksanakan,” jelasnya.

Untuk itu, ia kembali mengimbau kepada masyarakat Papua untuk memahami hal itu, karena DPR Papua dan MRP terus memperjuangkan itu, agar menyatukan undang-undang yang digunakan KPU dan UU Otsus harus disandingkan, agar dikemudian hari tidak bermasalah.

“Banyak orang hari ini bilang kampanye damai, besok kalah menang kita terima, itu omong kosong. Semua pasti lari ke proses hukum mencari proses keadilan, tidak ada orang itu berjiwa besar, pasti ada gugatan,” katanya.

Ditambahkan,  yang dilakukan DPR Papua dan MRP adalah bagaimana supaya UU  Otsus bisa diakomodir sehingga ke depan tidak ada polemik, persoalan dan masalah serta tidak ada celah hukum.

“Sehingga KPU menyatakan kasih ruang kepada kami dan mereka akan menyampaikan secara tertulis,” imbuhnya.  (bat/ab/Koran Harian Pagi Papua)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here