Pansus Pilgub Harus Jadi Penghubung Antara KPU dan MRP

0
264
Habel Melkias Suwae (Foto Istimewa)

HMS :  Semestinya DPR Papua Tidak Mempersulit Kerja KPU, Dipermudah Saja

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bakal calon (Balon) Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua, Habel Melkias Suwae atau HMS mulai angkat bicara terkait sikap DPR Papua dalam hal ini Pansus Pilgub Provinsi Papua yang di nilai hanya memperlambat kinerja KPU Provinsi Papua.

 

Karena dalam berita sebelumnya yang di muat harian ini edisi Kamis (8/2/2018) lalu bahwa DPR Papua tak berwenang melakukan verifikasi dokumen bakal pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Yakni Tarwinto selaku Komisioner KPU Papua menegaskan bahwa yang berhak memverifikasi ijazah itu domain KPU. Jika ada yang menyebutkan verifikasi ijazah itu menjadi domain DPRP, maka pihaknya minta tunjukkan aturan mana yang menyebutkan hal itu. Karena dalam UU maupun PKPU tidak ada mengatur seperti itu.

 

Bagi HMS, Pansus Pilgub DPR Papua seharusnya membantu dan menjadi penghubung antara KPU dengan MRP. Bukannya DPR Papua mempersulit kinerja KPU Papua.

“DPR Papua harus menjembatani atau menjadi penghubung antara KPU dan MRP. Semestinya tidak boleh mempersulit, di permudah saja. Kalau ada hal-hal yang bisa dibicarakan, kenapa harus mempertahankan diri,” ujar HMS ketika menjawab pertanyaan wartawan harian ini usai pengukuhan Tim Kampanye ‘Papua Cerdas’, di Grand Allison Hotel Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (7/2/2018) malam lalu.

HMS mengatakan, kepala daerah seperti Gubernur, Bupati serta anggota DPR itu dipilih oleh rakyat dan juga Pilkada adalah pesta rakyat untuk memilih pemimpin, maka seharusnya tidak dipersulit oleh DPR Papua.

“Anda-anda sebagai anggota DPR ini kan di pilih oleh rakyat dan duduk di Legislatif untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi rakyat. Tapi, kenapa anda harus menyulitkan rakyat,” kata HMS, mantan Bupati Jayapura dua periode ini.

 

Karena rakyat berharap, supaya bisa memilih pemimpin, tetapi malah DPR Papua mempertanyakan siapa kami?.

 

“Saya pikir pikiran-pikiran seperti ini yang menghambat pembangunan di Papua berjalan lebih cepat,” sambungnya.

Oleh karena itu, lanjut HMS mengaku, sebagai peserta Pilgub, pihaknya sudah memenuhi syarat-syarat dari KPU baik pemeriksaan kesehatan maupun dokumen yang di minta oleh KPU. Sehingga tidak perlu lagi ada masalah yang berkepanjangan.

“Syarat-syarat dari KPU sudah kami penuhi, yakni administrasi, ijazah, menjalani tes kesehatan, tes narkoba, dan tes lainnya itu sudah kami penuhi. Terus apa lagi?, masa saya bersama pak Wempi (JWW) serta pak Lukas dan pak Klemen masih di ragukan sebagai orang asli Papua itu Inikan aneh, seharusnya DPR Papua tidak mempersulit lagi dan biarkan proses ini berjalan. Serta rakyat yang akan menentukan pilihan mereka,” kata HMS diakhir wawancaranya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here