Inspektorat Kab. Jayapura Siap Dampingi 100 Kampung

0
758
Kampung Meukisi, dengan keindahan laut saat memasuki lokasi kampung dengan perahu jonson wallytu dan iris bay atau speadboat. (Eveerth Joumilena / lintaspapua,com)
Kampung Ayapo sebagian keindahan alam Papua di Danau Sentani.(Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPIUA)  – Guna melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) yang di turunkan ke setiap kampung, Inspektorat Kabupaten Jayapura akan melakukan pendampingan dan juga asistensi kepada 100 kampung dari 139 kampung yang ada di Kabupaten Jayapura terkait penggunaan keuangan tersebut.

 

 

 

Demikian di tegaskan Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura,  Edi Susanto di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (6/2/2018) siang.

 

“Pada tahun lalu kami telah melakukan pendampingan dan juga asistensi terhadap penggunaan keuangan kampung di 100 kampung, sehingga untuk tahun 2018 ini kami berencana tetap melakukan pendampingan di 100 kampung lagi,” sebutnya.

Dia mengatakan, dana yang turun di setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura itu nilainya mencapai Rp 1 miliar. Bahkan jumlahnya itu bisa lebih yang bersumber dari sejumlah sumber dana yakni ada dua sumber dana yang paling menonjol baik itu dana Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Edi Susanto, ke dua sumber dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga siapapun pribadi dan lembaga yang mengelola dana itu wajib di awasi atau di dampingi. Sebab, dana tersebut adalah uang negara.

Kampung Meukisi, dengan keindahan laut saat memasuki lokasi kampung dengan perahu jonson wallytu dan iris bay atau speadboat. (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

Untuk itu, dirinya meminta kepada semua Kepala Kampung untuk mengelola ADD maupun ADK benar-benar di kelola sesuai dengan petunjuk pengelolaan. Sebab, jika tidak di kelola sesuai petunjuk maka urusan dengan pihak-pihak berwajib sedang menanti dan otomatis pembangunan di kampung akan terhambat.

“Kami juga mengimbau kepada aparat kampung yang mengelola keuangan, untuk terbuka kepada kami manakala mengalami kendala. Agar sesuai dengan fungsi kami, maka kami boleh melakukan pendampingan dan juga asistensi bagi kampung,” imbuhnya.

Ditambahkan, secara nasional proses pengawasan terhadap penggunaaan keuangan negara sedang di dorong. Oleh sebab itu, pengelolaan yang benar dan bersih terhadap keuangan hanya melalui petunjuk tekhnis karena petunjuk teknis adalah bagian kecil dari penjabaran undang-undangan.

Pihaknya juga menyampaikan hal yang sma kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menutup diri dari Inspektorat sebab Inspektorat tidak bermaksud menyatakan salah dan benar tetapi hanya bertugas mendampingi.

“Supaya jika ada kesalahan penggunaan dapat segera di perbaiki. Dengan demikian, semua penggunaan keuangan di Kabupaten Jayapura tidak mengalami masalah dan berdampak pada pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” pungkasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here