Suasana Pertemuan dengan masyarakat , (Irfan / HPP)

 

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, mengadakan pertemuan dengan puluhan tokoh adat, masyarakat adat dan perempuan adat dari Sembilan (9) Wilayah Adat Suku yang ada di Kabupaten Jayapura, Selasa (6/2/2018) siang.

Pertemuan itu dalam rangka melakukan evaluasi terhadap dana Otonomi Khusus (Otsus) dan juga dana Prospek yang bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, yang berlangsung di Aula Latai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Bupati Mathius mengatakan, pertemuan atau tatap muka ini untuk mengevaluasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) baik yang dari 80 persen ke masyarakat maupun dana Prospek yang berasal dari Pemprov Papua yang dikucurkan langsung ke kampung-kampung.

 

“Tadi (kemarin) kita evaluasi dan kita jelaskan bahwa yang jalan semua ini dari dana Otsus. Baik yang di bagi kepada 42 kelompok perempuan maupun kepada Sembilan Dewan Adat Suku yang ada di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, kita bicara 5 tahun yang sudah di lalui ini dengan perhatian-perhatian tersebut. Nah, sekarang untuk 5 tahun ke depan ini harus duduk, lihat dan evaluasi kembali sudah sejauh mana kita meningkatkan posisi dan jati diri masyarakat,” katanya.

Dia juga mengatakan, dana-dana berasal dari Negara yang turun baik dalam bentuk Otsus atau dana-dana transfer ini kedepannya pasti akan mendapatkan pengawasan-pengawasan yang secara serius dan terintegrasi baik oleh lembaga-lembaga pengawasan dari tingkat pusat hingga ke daerah maupun juga dari Dewan Adat Suku.

“Ini yang akan kita rumuskan karena pada tanggal 9 Februari nanti kita akan ada MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian, untuk pengawasan bersama sampai dana-dana turun ke kampung,” ujarnya.

Kata Mathius, pihaknya sudah harus memberitahukan dari sekarang karena pertanggung jawaban dan pelaporan itu sangat penting.

“Jadi, itu harus di awasi dan di organisir secara baik, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tapi, untuk melatih diri bahwa pemberdayaan masyarakat, yang kita maksud itu adalah tertib administrasi. Nah, ini juga bagian dari pemberdayaan dan hal-hal ini yang kita komunikasikan,” lanjutnya.

Bupati Mathius menuturkan, dalam pertemuan ini dari mereka juga menyampaikan masukan-masukan, apakah ini jalan benar-benar efektif atau ada yang perlu di perbaiki.

“Kalau dalam pengawasan-pengawasan ini, selain Kejaksaan dan Kepolisian kita berharap juga dari Dewan Adat Suku akan terlibat langsung di dalam pengawasan tersebut,” terangnya.

Bupati Jayapura,

Selain itu, Bupati Mathius menjelaskan, terkait over lapping itu dalam artian kalau pengawasan oleh Dewan Adat Suku. Yakni Ondoafi dan Kepala Suku dari masing-masing kampung itu sudah ada di dalam dan anggotanya yang berada di dalam kampung-kampung itu.

“Nah, tugas-tugas pengawasan ini bisa di lakukan oleh mereka yang ada di kampung-kampung itu. Jadi, ini perlu ada satu persepsi dan juga pemahaman bersama serta kapasitas untuk melakukan pengawasan tersebut,” tutupnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)