Dinilai Keluar Aturan, Pansus Pilgub Papua Diminta Agar  Berhenti

0
326
Natan Pahabol , saat memberikan keterangan pers. (Rambat/HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kerja Pansus Pilgub DPR-Papua nampaknya tidak berjalan mulus. Sejak terbentuk, pada Desember 2017 lalu hingga saat ini muncul pro dan kontra dari anggotanya sendiri. Partai Gerindra dengan tegas menginginkan Pansus di hentikan.   

Anggota DPR Papua, Natan Pahabol mendesak Ketua DPR Papua segera menegur Panitia Khusus Pemilihan Gubernur (Pansus Pilgub) DPR Papua, bahkan mengambil langkah menghentikan apa yang kini tengah dilakukan Pansus tersebut.

Natan Pahabol mengatakan, sebenarnya tidak masalah,  jika Pansus Pilgub DPR Papua kinerjanya benar, namun yang terjadi saat kini terkesan sudah keluar jalur atau aturan, bahkan menabrak aturan dan disinyalir untuk kepentingan pihak tertentu.

“Tidak apa-apa jika Pansus Pilgub ini kerjanya benar, sesuai aturan, tapi jika untuk kepentingan tertentu, sebaiknya dihentikan saja,” tegas Natan, Selasa (06/02/2018).

Natan menilai, mestinya Pansus Pilgub DPR Papua menyerahkan pelaksanaan sesuai tahapan yang dilakukan KPU Papua.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat menyerahkan cendeeramata simbol Pilkada Damai kepada Pasangan JWW – HMS , usai pendaftaran Rabu (10/1) di kantor KPU Papua di Dok II Jayapura. (Fransisca /LintasPapua.com)

Untuk itu, lanjut Natan yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua ini, jika nanti dikarenakan Pansus Pilgub lambat menyerahkan berkas verifikasi keaslian Orang Asli Papua terhadap kedua pasangan bakal calon gubernur itu ke MRP, dan kedua pasangan bakal calon dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat ketika pada batas waktu penetapan calon pada 12 Februari 2018, maka Pansus Pilgub DPR Papua harus bertanggungjawab.

Sebab, tegas Natan, hal itu sama saja menghalang-halangi atau menggagalkan agenda nasional yang sudah dijadwalkan secara nasional.

“Ini sama-sama menghalang-halangi agenda negara. Padahal Pansus ini kerja pakai uang negara. Sudah dua kali KPU menyerahkan berkas verifikasi ke Pansus Pilgub untuk diteruskan ke MRP, karena waktu itu Pansus Pilgub kasih kembali berkas, tapi sampai sekarang tidak dilanjutkan ke MRP,” paparnya.

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal, tiba di Kantor KPU Papua untuk mendaftar sebagai kandidat Pilgub 2018. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

Dengan demikian, kata Natan, hal itu sama saja Pansus Pilgub DPR Papua melecehkan MRP yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua.

Untuk itu, ujar Natan, Ketua DPRP harus menegur Pansus Pilgub DPR Papua, bahkan jika perlu Pansus Pilgub DPR Papua itu dibubarkan saja.

“Ini tanggungjawab lembaga. Pansus Asmat lebih penting daripada Pansus Pilgub. Mau bentuk Pansus Asmat dibilang tidak ada anggaran, tapi Pansus Pilgub ada anggaran, ini uang darimana?,” katanya.

Natan mengaku heran, dengan langkah yang dilakukan oleh Pansus Pilgub DPR Papua. “Saya heran, mengapa Pansus Pilgub DPR Papua terkesan menghalang-halangi pelaksanaan Pilgub Papua tahun 2018 yang merupakan agenda negara, padahal Pansus Pilgub bekerja menggunakan uang negara,” pungkasnya. (bat/ab/ Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here