Cegah Korupsi, KPK Dukung Wali Kota BTM Rencana Aksi di Sektor SDA

0
419
KPK evaluasi bersama Pemkot Jayapura  di Kantor Walikota. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)
KPK evaluasi bersama Pemerintah Kota Jayapura  di Kantor Walikota. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perwakilan Papua melalui Koordinator Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan, dalam rangka membenahi tata kelola khususnya bagaimana membangun suatu sistem pencegahan korupsi yang berintegrasi bersama dengan pemerintah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tanah Papua dan juga stakeholders yang lain, pihaknya secara intense akan membantu pemerintah daerah.

“Kami akan terus mendorong pak Wali Kota Jayapura untuk terus mengawal langsung pelaksanaan Rencana Aksi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) ini, juga kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawahnya supaya Kota Jayapura ini menjadi pionir dalam segala hal. Karena memang Kota Jayapura yang paling siap baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta anggaran dan juga banyak hal dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Provinsi Papua,” ungkapnya usai rapat di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (30/1/2018).

Pada kesempatan itu, Maruli mendiskusikan Rencana Aksi di sektor SDA bersama Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM.,  di dampingi Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, Mm dan beberapa OPD terkait di wilayah Pemkot Jayapura.

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM dan Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru, MM., keduanya siap melayani masyarakat dengan visi Terwujudnya Kota Jayapura yang beriman, bersatu, sejahtera, mandiri dan modern berbasis kearifan lokal. (Istimewa)

“Terkait rencana aksi di sektor SDA tersebut, kami harapkan juga pada masyarakat Papua khususnya di sekitar tanah tabi untuk bantu mengawasi rencana aksi tersebut. Tadi sudah disepakati bahkan Wali Kota juga memerintahkan agar mulai tahun 2018 APBD itu dipublish ke masyarakat sehingga masyarakat bisa turut melakukan pengawasan,” tandasnya.

 

 

 

 

 

Menurutnya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena ada beberapa isu penting seperti di sektor kehutanan. Dicontohkannya masih banyak terdapat praktik-praktik yang disebut dengan illegal logging di sekitar wilayah Sarmi-Jayapura. Dari contoh kasus itu, pihaknya siap untuk membuat suatu rencana aksi yang komprehensif, tentang bagaimana agar dari sisi masyarakat juga mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan dan juga sumber daya alamnya, dan di sisi lain negara juga bisa memastikan pengelolaan hutan dan sumber daya alam itu dilakukan secara lestari dan baik.

Selalu Bersama Berjalan Bekerja Untuk Masyarakat KPort Numbay. Tampak Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM, didampingi Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru, MM., saat memimpin rapat evaluasi, dalam sebuah kegiatan berbeda. (Fransisca /LintasPapua.com)

Termasuk juga pengawasan masyarakat di sektor perkebunan terkait ekspansi kebun-kebun besar di Papua dan hal-hal lainnya.

“Jadi secara garis besar dalam rencana aksi di sektor SDA itu khususnya di Pemkot Jayapura terus memastikan praktik-praktik seperti pungli, gratifikasi, suap ataupun juga pemerasan dalam pelayanan publik itu bisa terus diminimalisir. Karena kami melihat ada komitmen Wali Kota dan kami terus dorong agar jajaran di bawahnya itu pun bisa sama irama dan geraknya dengan beliau,” bebernya. (Elsye Sanyi  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here