Terlambat Serahkan LPJ, Bantuan Parpol Terancam Dihentikan

0
327
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, Irfan / Koran Harian Pagi Papua)
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, meminta, agar pengurus partai politik segera memasukan laporan pertanggungjawaban dana bantuan dari pemerintah daerah. Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Susanto mengingatkan, agar dapat menerima bantuan dana dari pemerintah daerah pada tahun 2018 ini, maka partai politik harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu penyerahan di lakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2018 atau satu bulan dari berakhirnya tahun anggaran.

 

“Jika BPK belum menerima LPJ sampai tanggal 31 Januari 2018, karena tidak mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini, kata Edi, justru akan merugikan partai politik yang bersangkutan. Sebab, tak dapat menerima dana bantuan hingga tahun berikutnya,” ujar Edi Susanto, usai pertemuan dengan partai politik (Parpol) yang di selenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (23/1/2018) siang.

 

“Kalau memang tidak mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, maka sanksi pertama adalah tidak akan memperoleh bantuan berikutnya. Kemudian selanjutnya pasti ada kaitan-kaitan yang lain lagi, jika sudah tidak ada bantuan maka sudah otomatis dana operasional itu pasti juga sudah agak sedikit berkurang. Bukan kesulitan ya, karena ada partai kaya dan partai tidak kaya. Untuk sementara di tunda, jika ada parpol lambat memasukkan LPJ,” paparnya.

 

Dijelaskan, bahwa  BPK tidak akan melakukan verifikasi, apabila ada yang terlambat dari tanggal 31 Januari 2018 untuk bantuan dana parpol tahun anggaran 2017. Kalau tidak melakukan verifikasi, maka BPK tidak akan memberikan rekomendasi untuk dapat mencairkan bantuan dana parpol tahun 2018 ini.

 

“Jadi, parpol yang tidak melaporkan sampai dengan batas akhir 31 Januari 2018 itu, nanti BPK tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap LPJ yang terlambat di masukkan. Kemudian kalau sudah tidak di periksa atau audit, maka BPK juga tidak akan memberikan rekomendasi untuk pencairan dana bantuan tahun 2018,” tegasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here