Antara Pansus Pilgub dan KPU Papua Punya Aturan Tersendiri

0
382
Ketua KPU Papua, Adam Arisoy saat menyerahkan berkas kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA /Koran Harian Pagi Papua)
Ketua KPU Papua, Adam Arisoy saat menyerahkan berkas kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA  (LINTAS PAPUA) – Soal tudingan Panitia Khusus (Pansus) Pilgub DPR Papua bahwa berkas verifikasi Keaslian Orang Papua yang diserahkan KPU Papua ke MRP melalui DPR Papua dinilai salah alamat, tampaknya ditanggapi oleh Ketua KPU Papua, Adam Arisoy.

Adam Arisoy menyatakan bahwa justru Pansus Pilgub DPR Papua yang salah alamat. “Nah, mereka yang salah alamat,” tegas Adam Arisoy dikonfirmasi usai pengumuman hasil tes narkoba dan tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Kantor KPU Papua, Kamis (18/1/2018).

Adam Arisoy menilai,  jika Pansus Pilgub DPR Papua justru kurang memahami aturan main yang sekarang.

Ditanya mekanisme sebenarnya untuk verifikasi keaslian Orang Papua bagi bakal pasangan calon gubernur Papua itu? Adam Arisoy belum mau berkomentar banyak.

Yang jelas, tegas Adam Arisoy, KPU Papua masih tetap membangun komunikasi dengan DPR Papua. “Kita lagi lobby,” katanya.

Soal Pansus Pilgub DPR Papua meminta agar KPU menghormati UU Otsus dan turunannya, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, Adam Arisoy mengatakan jika KPU Papua tetap mengacu pada undang-undang tersendiri.

“Ya, KPU punya undang-undangnya sendiri, sekalipun kami anak Papua tapi  kami tetap di undang-undang penyelenggara pemilu,” tandasnya.

Komisioner Anggota KPU Papua, Tarwinto dan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat kegiatan berlangsung. (Fransisca/LintasPapua.com)

Sementara itu, Komisioner KPU Papua, Tarwinto menambahkan jika dalam PKPU terbaru itu sudah menyebutkan untuk daerah khusus.

“Tadinya ada PKPU Nomor 6 tahun 2016, itu yang mengatur daerah khusus yakni Aceh, DKI dan Papua dan Papua Barat. Terus PKPU Nomor 6 tahun 2016 itu sudah dicabut dan digantikan menjadi PKPU Nomor 10 tahun 2017, yang mengatur daerah khusus tersebut, Aceh, DKI dan Papua,” jelasnya.

Ditambahkan, untuk mekanisme tentang verifikasi tentang keaslian Orang Papua itu diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2017.

“Kita bekerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun PKPU,” jelasnya.

Apakah mekanisme berkas itu ditujukan ke DPR Papua atau langsung ke MRP lewat DPR Papua? Tarwinto menegaskan jika mekanisme itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2017.

“Kawan-kawan agar tidak multitafsir, mari kita lihat PKPU Nomor 10 tahun 2017 yang mengatur daerah khusus itu,” imbuhnya. (Rambat / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here